Sidang Promosi Doktor Dr. La Ode Wahiyuddin, S.IP., MPA.

Bandung- Selasa, 14 Januari 2020 (09.00), Bertempat di Gedung E Lt.2, Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini Laode Wahiyuddin yang merupakan mahasiswa Doktor Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan sebagai Dosen Fisip Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kendari, resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan ujian terbuka.

Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Ida Widianingsih, S.IP.,M.A.,Ph.D., Ketua Tim Promotor Dr. Dra. Hj. Sinta Ningrum, M.T. Anggota Tim Promotor Prof. Dr. Drs. H. Tachjan, M.Si. dan Yogi Suprayogi Sugandi, Ph.D. serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Drs. H. Budiman Rusli, M.S., Prof. Dr. Ir. Edy Sunardi, M.Sc. dan Ida Widianingsih, S.IP.,M.A.,Ph.D. Representasi Guru Besar Prof. Drs. Yanyan M. Yani, MAIR., Ph.D. Disertasi yang disusun berjudul “Difusi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara”, yang dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan.

Disertasi yang diujikan menurut Laode Wahiyuddin, Penelitian ini menganalisis difusi kebijakan izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan difusi kebijakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Teori yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori policy diffusion sehingga memudahkan dalam mengalisis. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung, dokumentasi dan observasi dan analisis data dilakukan secara interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan izin usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara pasca undang-undang 23 tahun 2014 di kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi resistensi di sejumlah daerah karena adanya kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola izin usaha pertambangan dialihkan ke provinsi Sulawesi Tenggara. Aturan yang telah dibuat mengadopsi kebijakan di beberapa negara luar yang merupakan hasil dari kombinasi dari beberapa negara. Selain itu aturan kebijakan pertambangan tumpang tindih antar sektor yang satu dengan lainnya sehingga menyebabkan sinkronisasi dan koordinasi antar kabupaten dan provinsi dalam pengelolaan pertambangan menjadi tidak efektif. Difusi kebijakan izin usaha pertambangan terkait pembelajarn bahwa dinamika kebijakan pertambangan tidak lepas dari belajar dari kasus-kasus tambang yang terjadi disejumlah daerah tetapi perubahan tersebut belum mampu menjawab permasalahan yang ada terkait pertambangan. Dengan peralihan kewenanangan pertambangan ketingkat provinsi persaingan antar daerah menjadi lebih dinamis. Adopsi kebijakan tambang nampak terlihat dengan adanya model Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu juga model kebijakan pertambangan yang diadopsi Indonesia dengan system hybrid atau system cangkokan  dari negara negara luar. Difusi kebijakan izin usaha pertambangan memberikan inovasi dalam pengelolaan  pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kata Kunci: Difusi Kebijakan, Pertambangan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selamat kepada Dr. Laode Wahiyuddin, S.IP.,MPA. semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan memajukan dunia pendidikan serta instansi tempat mengabdi.

(Oleh : Komar K., Kusman R.  / Humas FISIP Unpad)

http://pps.fisip.unpad.ac.id