Sidang Promosi Doktor Dr. Novianita Rulandari, S.AP., M.Si.

Bandung- Selasa, 14 Januari 2020 (11.00), Bertempat di Gedung E Lt.2, Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang  Promosi Doktor, pada kesempatan ini Novianita Rulandari yang merupakan mahasiswa Doktor Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan Dosen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI juga sebagai Asesor Kompetensi LSP Teknisi Akuntansi BNSP Staf Ahli Yayasan Ilomata, resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan ujian terbuka.

Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Ida Widianingsih, S.IP.,M.A.,Ph.D., Ketua Tim Promotor Prof. Dr. Drs. H. Budiman Rusli, M.S. Anggota Tim Promotor Dr. Dra. Rita Myrna, M.S. dan Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si. serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. J.B. Kristiadi, DEA. Dr. Drs. H. Heru Nurasa, M.A. dan Dr. Dra. Hj. Sintaningrum, M.T., Representasi Guru Besar Prof. Dr. Drs. H. Sam’un Jaja Raharja, M.Si. Disertasi yang disusun berjudul “Efektivitas Pelayanan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat”, yang dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan.

Disertasi yang diujikan menurut Novianita Rulandari, Peranan penerimaan pajak di Indonesia telah menunjukkan kontribusi yang signifikan yakni melebihi 70% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan tetapi capaian rasio pajak atau tax ratio masih termasuk rendah. Rasio pajak di Indonesia tahun 2017 masih berkisar 10%, masih lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio pajak negara lain yang ada di Asia Tenggara yang mencapai 15-16%. Rendahnya rasio pajak adalah cerminan dari rendahnya kepatuhan. Rendahnya kepatuhan dapat disebabkan rendahnya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. pemberian pelayanan yang efektif kepada Wajib Pajak akan menimbulkan kepatuhan. Terdapat bukti empiris bahwa penduduk bersedia untuk membayar pajak yang tinggi karena layanan yang dapat dipercaya dan yang dilaksanakan dengan baik. Kepatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak.

Penelitian tentang Efektivitas Pelayanan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian bersifat kualitatif. Metode deskriptif dipandang dapat menjelaskan fakta dengan interpretasi yang tepat dalam mempelajari masalah dalam pelayanan pajak. Yang ditekankan dalam penelitian ini adalah pada efektivitas dalam proses Pelayanan Pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Dalam konteks Efektivitas Pelayanan Pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat, peneliti memandang realitas sebagai dampak dari kebijakan publik yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 27 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak sehingga peneliti perlu juga menjalin interaksi secara intens dengan realitas yang diteliti.

Melalui kajian teoritis dan dengan metode kualitatif yang menggunakan teknik observasi dan library research, serta wawancaara kepada wajib pajak, petugas pajak dan para ahli dalam bidang perpajakan diperoleh hasil penelitian bahwa Efektivitas Pelayanan Pajak di KPP Jakarta Pusat tidak tercapai dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pelayanan dan Pemeriksaan masih kurang dan belum memenuhi rasio ideal sehingga berdampak pada lambannya kinerja pelayanan, hal ini dikarenakan DJP memiliki keterbatasan wewenang untuk menambah pegawai, karena untuk menambah pegawai harus berkoordinasi dengan 3 (tiga) Instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional dan Kemenpan RB.

Rendahnya realisasi kepatuhan wajib pajak dikarenakan belum adanya sistem perpajakan yang mendorong wajib pajak menunaikan kewajibannya. Di samping itu tidak meratanya kompetensi petugas pelayanan pada setiap KPP, sehingga pelayanan yang dirasakan oleh Wajib Pajak berbeda-beda. Dilihat dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Pelayanan seluruhnya belum efektif, yaitu indikator input, proses, output, outcome, efisiensi dan efektivitas biaya, produktivitas, kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

Kata Kunci: Efektivitas Pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak. Jakarta Pusat

Selamat kepada Dr. Novianita Rulandari, S.AP., M.Si. semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan memajukan dunia pendidikan serta instansi tempat mengabdi.

(Oleh : Komar K., Kusman R.  / Humas FISIP Unpad)

http://pps.fisip.unpad.ac.id