Deskripsi Magister Kebijakan Publik

Program Studi Magister Kebijakan Publik (MKP) pada awalnya bernaung di bawah Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, merupakan program kerjasama dengan STIA LAN Bandung. Sejalan dengan kebijakan Universitas Padjadjaran tentang pengelolaan Program Pascasarjana yang diintegrasikan ke setiap Fakultas, Program Studi Magister Kebijakan Publik dialihkan pengelolaannya ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP) pada tahun 2009 sebagai konsentrasi dari Magister Administrasi Publik. Selanjutnya, pada tahun 2014 Rektor Unpad mengeluarkan keputusan tentang penyelenggaraan Program Studi Magister Kebijakan Publik FISIP Unpad secara tersendiri, terpisah dari Program Studi Magister Administrasi Publik dan dikukuhkan dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-program Studi Baru pada Universitas Padjadjaran di Bandung.

Visi Program Studi

Pada tahun 2025 menjadi pengelola pendidikan yang memiliki komitmen terhadap keunggulan dalam bidang kebijakan publik yang mampu bersaing di tingkat nasional dan diakui di tingkat internasional.

Misi Program Studi

  1. Menyelenggarakan pendidikan kebijakan publik yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi etika akademik dan etika profesi.
  2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kebijakan publik.
  3. Memiliki manajemen pendidikan dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan berkeadilan (quality assurance).
  4. Menjalin kemitraan secara berkesinambungan dengan institusi, organisasi profesi baik nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Tujuan Program Studi

  1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang kebijakan publik, serta memiliki keterampilan di bidang profesi analis kebijakan.
  2. Terciptanya proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dengan mengacu pada penjaminan standar mutu.
  3. Terwujudnya penelitian yang berkualitas dan dipublikasikan pada pertemuan ilmiah di tingkat nasional dan internasional, serta pada jurnal nasional terakreditasi Dikti dan jurnal internasional bereputasi.
  4. Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat berupa bantuan bimbingan teknis, penyusunan naskah akademik, dan narasumber dalam isu-isu kebijakan publik.
  5. Terciptanya manajemen pendidikan yang baik untuk mengembangkan iklim akademik yang kondusif berlandaskan pada kaidah-kaidah keilmuan.
  6. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja di dalam dan di luar negeri dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BERITA