Road Map Struktur Kurikulum Program Studi  Magister Kebijakan Publik FISIP UNPAD

Semua mahasiswa Program Magister Kebijakan Publik FISIP Unpad akan mengambil mata kuliah sebagaimana disebutkan dalam gambar di atas. Namun, sebelum memulai perkuliahan di Semester I, berkaitan dengan latar belakang calon mahasiswa, mahasiswa yang memiliki latar belakang S1 bukan kebijakan publik/administrasi publik (tidak sebidang) diwajibkan mengambil mata kuliah Pengantar Ilmu Kebijakan Publik dan Pengantar Hukum,  Administrasi Publik dan Politik dengan beban SKS 0 (non-SKS) dalam kegiatan perkuliahan Matrikulasi. Perkuliahan ini wajib diambil untuk membekali mereka dengan pengetahuan/konsep dasar kebijakan publik. Sebelum memulai perkuliahan Semester I, semua mahasiswa baru Program Magister Kebijakan Publik diwajibkan mengikuti kegiatan kegiatan Perkuliahan Perdana  dengan beban SKS 0 (non-SKS).

Struktur kurikulum pada Program Studi Magister Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran di atas mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22/U/2000. Selanjutnya, pada tingkat Program Studi, kurikulum Program Studi Magister Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran diatur dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran tentang Perubahan Kurikulum Program Studi Magister Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Berdasarkan Keputusan Dekan tersebut, struktur kurikulum pada Program Studi Magister Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran adalah:

  1. Mata Kuliah Wajib : 33 SKS
  2. Mata Kuliah Pilihan : 3 SKS
  3. Seminar Usulan Penelitian : 3 SKS
  4. Tesis : 6 SKS

Perkuliahan pada Program Studi Magister Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh Program Studi. Perkuliahan dilaksanakan pada hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai pukul 08.00 WIB. sampai dengan pukul 16.30 WIB. Seluruh perkuliahan dilaksanakan di Gedung Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang beralamat di Jalan Bukit Dago Utara No. 25 Bandung. Selain itu, pada pelaksanaan kuliah umum untuk mata kuliah tertentu juga menggunakan gedung Unpad di Jalan Dipati Ukur.

Sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar (KBM) pada Program Studi Magister Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, setiap dosen mata kuliah biasanya memberikan penugasan kepada para mahasiswa untuk melengkapi komponen nilai selain ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Tugas-tugas tersebut diberikan kepada para mahasiswa sebagai komponen penilaian mata kuliah yang harus ditempuh dengan bobot berkisar antara 20%-30% sesuai dengan kebijakan dosen yang bersangkutan. Tugas-tugas tersebut biasanya dalam bentuk artikel maupun paper.

BERITA