Bandung- Jumat, 24 Agustus 2018, Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan ujian terbuka promosi doktor, pada kesempatan ini Maulana Mukhlis yang merupakan mahasiswa doktor Program Studi Ilmu Pemerintahan dan merupakan Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, resmi menyandang gelar doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan ujian terbuka.
Ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh ketua sidang Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Dr. Dede Sri Kartini, M.Si., Ketua Tim Promotor Prof. Dr. Drs. H. Nasrullah Nazsir, M.S., Anggota Tim Promotor Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A.,Ph.D., Dr. Neneng Yani Yuningsih, S.IP.,M.Si., serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari, Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A., Prof. Dr. Drs. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, SH.,M.Hum., Dr. Dede Sri Kartini, M.Si. Representasi Guru Besar Prof. Dr. Drs. H. Budiman Rusli, M.S. Disertasi yang disusun berjudul “Dinamika Collaborative Governance dalam Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2004-2016.” yang dinyatakan lulus dengan predikat Cum Laude.
Disertasi yang diujikan menurut Maulana Mukhlis bahwa Penelitian ini digerakkan atas dasar teoritik collaborative governance sebagai sebuah tatanan yang selalu berkaitan dengan outputs dan Outcomes yang baik. Namun demikian, collaborative governance yang diasumsikan sebagai gagasan pengambilan kebijakan yang inklusif dan selalu berimplikasi positif terhadap kinerja, keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan ternyata tidak selamanya berjalan mulus. Kasus penghentian implementasi kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung sebagai praktek kebijakan yang menggunakan collaborative governance, menjadi wahana untuk mengkonfirmasi adanya gap empirikal dengan teoritikal tersebut. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana dinamika kolaborasi berlangsung, apakah motif dan kepentingan dari para kolaborator, serta tantangan apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi pengehentian implementasi kebijakan.
Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam yang disebut “verbal protocol” yaitu informan sebagai “decision maker” yang diasumsikan dapat menyampaikan apa yang diingat atau dilakukannya, ketika membuat pilihan atau tindakan dan observasi (untuk mendapat data primer) serta studi dokumentasi (untuk memperoleh data sekunder).
Kata Kunci: Kolaborasi Pemerintah, Dinamika Kolaborasi, Kebijakan.
Selamat kepada Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP., semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan memajukan dunia pendidikan serta instansi tempat mengabdi.
(Oleh : Komar Kurnia / Humas FISIP Unpad)