Bandung- Senin, 15 Oktober 2018, Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan ujian terbuka promosi doktor, pada kesempatan ini Zainal yang merupakan mahasiswa doktor Program Studi Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Pemerintahan dan sebagai Dosen Tetap Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR, resmi menyandang gelar doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan ujian terbuka.
Ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Ketua merangkap Sekretaris sidang Dr. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si., Ketua Tim Promotor Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A., Anggota Tim Promotor Prof. Dr. Drs. H. Dede Mariana, M.Si (Alm), Prof. Dr. Drs. H. Samugyo Ibnu Redjo, M.A. serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, SH., M.Hum. Dr. Drs. Affan Sulaeman, M.A. dan Dr. Neneng Yani Yuningsih, S.IP., M.Si. Representasi Guru Besar Prof. Dr. Drs. H. Sam’un Jaja Raharja, M.Si. Disertasi yang disusun berjudul “Transformasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Hutan Tanaman Industri bagi Swasta di Provinsi Riau Tahun 2010-2015” yang dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan.
Disertasi yang diujikan menurut Zainal bahwa Penelitian ini membahas tentang transformasi hubungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam pemberian izin hutan tanaman industri bagi swasta, transformasi yang dimaksud juga menjelaskan tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari pemberian izin seperti terjadinya perubahan regulasi, perubahan kewenangan, perubahan nomenklatur, perubahan organisasi pemerintah serta perubahan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan sehingga hal tersebut menjadi pemicu terjadinya konflik vertical dan konflik horizontal.
Metode penelitian di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi, dengan unit analisis seluruh stakeholders yang terlibat dalam pemberian izin hutan tanaman industri bagi swasta serta penentuan informan dilakukan secara purposive.
Simpulan penelitian ini diperoleh bahwa transformasi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum berjalan secara menyeluruh dalam pemberian izin hutan tanaman industri bagi swasta di Provinsi Riau sehingga perlu diperkuat dengan dimensi baru seperti intergovernmental relations, dimensi good governance yang terdiri dari aspek penegakan aturan hukum dan aspek pencegahan korupsi serta dimensi resolusi konflik.
Kata kunci: Transformasi, Perizinan, dan Konflik.
Selamat kepada Dr. Zainal, S.Sos., M.Si., semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan memajukan dunia pendidikan serta instansi tempat mengabdi.
(Oleh: Komar Kurnia/Humas FISIP Unpad)