Bandung- Jumat, 24 Januari 2020, (09.00) Bertempat di Gedung A Lt.2 Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini Hamdin Husin yang merupakan mahasiswa Doktor Program Studi Ilmu Pemerintahan dan sebagai Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTIKA Luwuk, resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan ujian terbuka.
Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Dr. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si., Ketua Tim Promotor Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A., Anggota Tim Promotor Prof. Dr. Drs. H. Nasrullah Nazsir, M.S. dan Dr. Drs. Rahman Muliawan, M.Si., serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. H. Nandang Alamsah D, S.H., M.Hum., Dr. Drs. H. Affan Sulaeman, M.A. dan Dr. H. Prio Teguh, S.H., M.Si. Representasi Guru Besar Prof. Dr. Drs. H. Budiman Rusli, M.S. Disertasi yang disusun berjudul “Evaluasi Kebijakan Pemekaran Daerah di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2019” yang dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan.
Disertasi yang diujikan menurut Hamdin Husin, Desentralisasi yang dituangkan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut sejalan dengan keinginan dan aspirasi masyarakat di Daerah agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tersebut. Melalui otonomi daerah, masyarakat diberikan peranan yang sebesar – besarnya, dan peran tersebut diberikan dalam bentuk kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangga sendiri sehingga diharapkan akan terbentuk masyarakat yang bermartabat, sejahtera dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologi untuk mencari, memahami dan menjelaskan makna tentang fenomena dalam konteks sosial secara alamiah melalui proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Pemilihan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk mengungkapkan atau memahami meaning – mencakup kognitif, afektif dan intensi sebagai perspektif partisipan terhadap fenomena pemekaran daerah, kapabilitas organisasi publik dan rendahnya kualitas layanan publik yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada berbagai tahapan evaluasi kebijakan baik Spesipikasi, penialian, analisis, rekomendasi dala pada aspek kapabilitas baik kapabilitas kepemimpinan, sumberdaya manusia, struktur organisasi, sarana dan prasarana, keuangan dan kapabilitas lokasi belum secara integral dioptimalkan. Change Leadership yang diterapkan masih menimbulkan dampak negatif yang luas, SDM masih terkait masalah kualifikasi pegawai yang masih rendah, distribusi yang belum merata, pegawai kurang pemaham terhadap makna pelayanan dan masih kurang knowlegde dan skill-nya.
Evaluasi kebijakan pemekaran Daerah bukan hanya ditentukan oleh tahaapan Spesipikasi, penialian, analisis, rekomendasi tetapi juga aspek kepentingan politik dan kemampuan Keuangan Daerah turut mempengaruhi terhadap jalannya pemekaran Daerah. Karena dua aspek inilah yang relatif sangat berpengaruh besar terhadap pelayanan publik baik itu bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan Sipil.
Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Pemekaran Daerah, Pelayanan Publik
Selamat kepada Dr. Hamdin Husin, S.Sos., M.Si. semoga Gelar dan Ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan memajukan dunia pendidikan serta instansi tempat mengabdi.
(Oleh : Komar K, Kusman R, /Humas FISIP Unpad)
http://pps.fisip.unpad.ac.id