Pemaparan Promovendus
Laporan Kusman R, Humas FISIP Unpad
[pps.fisip.unpad.ac.id, 28/5/2021] Bandung – Jumat 28 Mei2021 (09.00), Daring via Zoom.us, Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini WELASARI yang merupakan mahasiswa Doktor Program Studi Ilmu Pemetintahan, resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang promosi.
Disertasi yang diujikan menurut Welasari , lakukan merupakan penelitian yang orisinil. Setelah mengkaji beberapa penelitian terdahulu, maka dapat diketahui bahwa nuansa penelitian yang saya lakukan berhubungan erat dengan ilmu pemerintahan. Berdasarkan review beberapa penelitian terdahulu tentang pengisian jabatan dengan seleksi terbuka di birokrasi pemerintah dapat disimpulkan penelitian-penelitian tersebut lebih kepada ruang lingkup perspektif Administrasi Publik (lebih kepada proses administrasi/ ketatausahaan). Namun demikian rekrutmen pejabat birokrasi di Pemerintah daerah dapat juga menjadi kajian ruang lingkup perspektif Ilmu Pemerintahan.
Adanya pola baru dalam proses rekrutmen pejabat birokrasi yaitu dengan proses seleksi terbuka (keterbukaan, kompetitif, kualitas) yang tentunya akan mengimplisitkan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Dilihat dari filosofi seleksi terbuka yang mengedepankan keterbukaan proses yang mana masyarakat dapat mengetahui, melihat, ikut serta dan melakukan pengawasan, sementara kepala daerah secara undang-undang mempunyai legitimasi berupa kewenangan sebagai pemegang keputusan akhir dalam seleksi terbuka. Keadaan demikian sejatinya terdapat hubungan pemerintah dengan yang diperintah yang memuat kegiatan disebut dengan peristiwa pemerintahan dan seleksi terbuka termasuk ke dalam peristiwa pemerintahan. Sementara menurut Ndraha, (2014:7) pengkajian terhadap peristiwa pemerintahan sebagai sumber bahan konstruksi Ilmu Pemerintahan.
Pemerintah Sebagai aktor utama yang mengelola dimensi kehidupan bernegara, pemerintah membutuhkan organ-organ pelaksana yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, dan tanggung jawab negara. Wright, 1992 menyebutnya dengan birokrasi atau kamar mesinnya negara (the engine-room) yang dijalankan oleh pejabat-pejabat atau dikenal dengan konsep kepejabatan yaitu tempat di mana para pejabat menjalankan tugas mengimplementasikan fungsi-fungsi pemerintahan (Weber, 1947). Kepejabatan pada susunan birokrasi pemerintah dikenal dengan pejabat birokrasi dan pejabat politik. Pejabat politik dalam hal ini Kepala Daerah hadir mewarnai birokrasi pemerintah dari proses legitimasi yang dipilih masyarakat melalui pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).Kepala daerah yang terpilih memenangkan legitimasi publik, pada akhirnya menjadi top eksekutif (pimpinan puncak) dari birokrasi pemerintah daerah, sehingga secara organisatoris birokrasi berada di bawah kekuasaan seorang kepala daerah (pejabat politik) dan menempatkan kepada daerah menjadi sosok yang superior dan menjadi pemegang kendali terhadap birokrasi baik dalam membuat keputusan-keputusan dan kebijakan pokok dalam mengatur kehidupan masyarakat maupun dalam struktur birokrasi yang dalam hal ini pengaturan posisi pejabat birokrasi.
Kondisi aktual tersebut sangat relevan dengan permasalahan yang diteliti. Ada kaitan antara seleksi terbuka dengan pengisian jabatan terutama pasca pemilukada. Untuk itu penggunaan prinsip sistem merit sebagai guidelines yang dianggap mampu untuk memahami fenomena atau permasalahan yang menjadi bahasan dalam penelitian ini. Adapun judul yang dikemukakan dalam disertasi ini adalah Rekrutmen Pejabat Birokrasi (Studi Pada Seleksi Terbuka Jabatan Kepala Dinas Di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018). Hasil penelitian adalah Skema Penyempurnaan Pelaksanaan Rekrutmen Pejabat Birokrasi Jabatan Kepala Dinas Melalui Seleksi Terbuka di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa mekanisme seleksi terbuka masih sama, hanya ada penambahan untuk penyempurnaan. Penambahan itu terletak pada tahapan sebelum pengambilan Keputusan Gubernur (untuk memilih satu orang).
Pada mekanisme sebelumnya, Gubernur melakukan wawancara dalam rangka Penilaian Gubernur terhadap tiga kandidat (The Best Candidate). Wawancara ini dilakukan setelah Gubernur menerima Hasil penilaian Panitia Seleksi Terbuka. Pada mekanisme yang ditawarkan sekarang, harus ada debat terbuka (live), wawancara gubernur (live) serta mengutamakan The Best Candidate berasal dari kompetensi teknis bukan kompetensi manajerial saja. Kompetensi teknis diperoleh dari latar belakang pendidikan atau diperoleh dari diklat dan pengalaman. Melalui mekanisme baru ini diharapkan seleksi terbuka menjadi lebih sempurna. Ini terobosan bagus untuk menciptakan solusi dalam mewujudkan etika pejabat publik yang penuh integritas dan menerima masukan dari masyarakat yang dipimpinnya sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Jadi dalam debat terbuka (live) dan wawancara gubernur (live), masyarakat juga dapat memberikan tanggapan ataupun penilaian terhadap The Best Candidate. Namun demikian Keputusan tetap ditangan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah. Banyaknya masukan masyarakat tentunya akan berdampak positif karena Gubernur akan memiliki bahan yang lengkap dalam rangka pengambilan keputusan. Oleh karenanya penelitian ini menemukan satu dimensi baru yang bermanfaat sebagai temuan teoritis dalam penelitian yang melengkapi pelaksanaan seleksi terbuka yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan yaitu integritas seorang pemimpin yang dilandasi komitmen, konsistensi dan kepercayaan publik
Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Prof. Dr. H. Nandang Alamsah D., S.H., M.Hum, Ketua . Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A Anggota Tim Promotor Leo Agustino., Ph.D., Dr. Drs. H. Affan Sulaeman, M.A.. serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. H. Nandang Alamsah SH., M.Hum. Dr. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si. dan Dr. Neneng Yani Yuningsih, S.IP, M.Si. . Representasi Guru Besar Prof. Dr. Drs. H. Budiman Rusli, M.S. Disertasi yang disusun berjudul “REKRUTMEN PEJABAT BIROKRASI (Studi Pada Seleksi Terbuka Jabatan Kepala Dinas Di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018)”.yang dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan
Selamat atas diraihnya gelar Doktor kepada Dr. Welasari semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan memajukan dunia pendidikan serta instansi tempat mengabdi.