HERU RYANTO BUDIANA Meraih Gelar Doktor Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Provendus

Laporan  Kusman R, Humas FISIP Unpad

[pps.fisip.unpad.ac.id, 30/7/2021] Bandung – Senin, 26 Juni 2021 (01.00), Daring via Zoom.us, Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini Heru Ryanto Budiana yang merupakan mahasiswa Doktoral Program Studi Ilmu Pemerintahan , resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang promosi.

Promovendus dilahirkan di Bandung, pada tanggal 06 November 1975 dari pasangan Letkol (Purn) H. Ikin Asikin dan Hj. Eni Rohaeni, sebagai anak ke-2 dari 4 bersaudara.

Pernikahannya dengan Dr. Hj. Nuryah Asri Sjafirah, M.Si. dikaruniai 1 orang anak yaitu Alya Syifa Alifah

Riwayat Pendidikan:

Pendidikan SD diselesaikan pada tahun 1988 di SD Purnama Cimahi

SMP diselesaikan pada tahun 1991 di SMPN 4 Denpasar,

SMA diselesaikan pada tahun 1994 di SMAN 7 Denpasar,

Sarjana Komunikasi Penyiaran Islam lulus pada tahun 1999 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung

Program Magister diselesaikan tahun 2004 di Unpad, dan

pada semester ganjil tahun akademik 2016/2017 masuk kuliah Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung.

Riwayat Jabatan/Pekerjaan:

Pada saat ini Promovendus menjabat sebagai Staff Pengajar/Dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad sejak tahun 2008 dan pangkat terakhir Lektor Golongan IIID.

 

Sebelumnya bekerja sebagai wiraswasta dengan posisi terakhir menjadi Direktur CV. Jamparing Technology, perusahaan yang bergerak di bidang IT.

Riwayat Organisasi:

Hima KPI Fakultas Ilmu Dakwah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung

Senat Fakultas Ilmu Dakwah  IAIN Sunan Gunung Djati Bandung

Senat Mahasiswa Institut IAIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pimpinan Umum Pers Kampus IAIN Sunan Gunung Djati Bandung

Anggota KNPI Jawa Barat

Wakil Ketua Masika ICMI Jawa Barat

Anggota ICMI Orwil Jawa Barat

Anggota ISKI Jawa Barat

Anggota Perhumas Jawa Barat

Riwayat Publikasi Ilmiah:

Sekitar 20 lebih Book Chapter

Puluhan Proseding Nasional/Internasional

Puluhan Jurnal Nasional baik yang ber ISBN atau Jurnal Terakreditasi Sinta

Jurnal Internasional bereputasi

Lainnya:

Presentasi pada Seminar Nasional/Internasional

Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Disertasi yang diujikan menurut  Heru Ryanto Budiana, Penelitian ini didasari oleh:

• Desentralisasi dan otonomi daerah membuka peluang pimpinan pemerintahan untuk memiliki kewenangan mengatur urusannya sendiri, termasuk mengembangkan potensi daerah dan nilai kearifan lokal. Salah daerah yang mengembangkan nilai kearifan lokal di wilayahnya adalah pemerintah daerah Kabupaten Bandung.
• Semasa kepemimpinan Bupati Dadang M. Naser tahun 2011-2021 di Kabupaten Bandung, nilai kearifan lokal Sunda “Sabilulungan” menjadi spirit budaya organisasi di Pemerintahan dalam membangun daerah.
• Simbolisasi dan nilai kearifan lokal Sabilulungan dioperasionalisasikan dalam kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan dalam upaya mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan pelayanan publik.
• Implementasi sabilulungan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di pemerintahan Kab. Bandung
• Implementasi Sabilulungan semasa kepemimpinan Daser ini telah meraih berbagai apresiasi dalam berbagai bidang pembangunan
• Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Kepemimpinan Bupati Dadang Naser Dalam Mengimplementasikan Sabilulungan di Pemerintahan Kabupaten Bandung Periode 2011-2021.

Berdasarkan latarbelakang penelitian tersebut, maka dalam disertasi ini akan menggali:

1. Bagaimana Budaya Organisasi dan Kepemimpinan Pemerintahan Dadang Naser dalam Melaksanakan Roda Pemerintahan di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Pemahaman Para Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Bandung Mengenai Tata Kelola Pemerintahan Yang Berbasis Nilai Sabilulungan?
3. Bagaimana Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Pelayanan Publik Bupati Dadang Naser dalam Mengimplementasikan Sabilulungan di Pemerintahan Kab. Bandung?

Adapun teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah:

• Desentralisasi dan Otonomi Daerah
• Budaya Organisasi Pemerintahan
• Kepemimpinan Pemerintahan
• Kearifan Lokal
• Interaksionisme Simbolik
• Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Pelayanan Publik

Sedangkan Metodologi dalam Penelitian ini:

• Subjek penelitian: Pihak-pihak yang terkait dengan kepemimpinan Bupati Dadang Naser dalam mengimplementasikan sabilulungan di Pemerintahan Kabupaten Bandung periode 2011-2021.
• Objek Penelitian: Terkait Kepemimpinan Pemerintahan, budaya organisasi pemerintahan, Implementasi Nilai Kearifan Lokal, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung.
• Paradigma penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme (constructivism)
• Teknik penentuan key informan dalam penelitian ini adalah purposif., dengan sejumlah kriteria narasumber
• Metode Penelitian studi kasus
• Teknik Pengumpulan Data: Wawancara Mendalam, Observasi, Dokumentasi dan Studi Pustaka
• Teknk analisis data dilakukan secara sirkuler
• Teknik Validitas Data: Menggunakan triangulasi sumber data

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian Pertama:
   1. Temuan pertama dari pertanyaan pertama adalah budaya organisasi pemerintahan pada masa kepemimpinan Dadang Naser merupakan budaya yang ditransformasi dari nilai Sabilulungan ke dalam pelayanan publik, yang dapat menunjang kerjasama dengan berbagai pihak, berupa: interaksi di tingkat internal dan interaksi dengan stakeholder
   2. Temuan kedua dari pertanyaan pertama yaitu : Kepemimpinan Bupati Dadang Naser di Pemerintahan Kabupaten Bandung Periode 2011-2021, dianggap memiliki nilai: Kerja Keras, Inovatif, Akomodatif, Transformatif, Egaliter, Dinamis, Kolaboratif, Motivator dan Demokratis.

2. Hasil Penelitian Kedua:
   1. Temuan pertama dari pertanyaan kedua menghasilkan pemahaman mengenai, nilai kearifan lokal sabilulungan yang dipahami sebagai simbol dan makna.
      1. Simbol antara lain: Karakter, Spirit, Falsafah dan Modal.
         1. Karakter: Karakter Individu, Karakter yang bersifat local dan Karakter yang mengalami perkembangan
         2. Spirit: Spirit untuk semangat, Spirit untuk bergerak dan Spirit untuk membangun
         3. Falsafah: Falsafah hidup dari suatu etnis/kesukuan dan Falsafah kehidupan suatu masyarakat
         4. Modal: Modal dasar dan Modal besar/potensial
      2. Makna dipahami sebagai Nilai, terdiri atas 14 nilai, antara lain: Kerjasama, Kolaborasi, Kebersamaan, Gotong royong, Saling menyayangi, Setara, Bersatu, Berdaya saing, Saling mencerdaskan, Pemberdayaan, Akur, Empati, Menekan ego dan Orientasi sosial
   2. Temuan kedua dari pertanyaan kedua menghasilkan pemahaman para penyelenggara pemerintahan mengenai Tata kelola pemerintahan yang berbasis nilai Sabilulungan, antara lain mengandung nilai: empati, peduli, open mind, solutif, proaktif dan adil.

3. Hasil Penelitian Ketiga
   1. Temuan pertama dari pertanyaan ketiga menghasilan Model Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Pelayanan Publik Kabupaten Bandung di Bawah Bupati Dadang Naser, yang bersifat kolaboratif, dengan menekankan sinergistas dari proses internalisasi dan intitusionalisasi guna pencapaian tujuan Pemda dibawah pengawasan Pemerintah dalam bingkai Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
   2. Temuan kedua dari pertanyaan ketiga menghasilkan model Implementasi Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Pelayanan Publik Bupati Dadang Naser Berdasarkan Nilai-nilai Sabilulungan di Pemerintahan Kabupaten Bandung.

Berdarkan pemaparan hasil dan pembahasan, maka simpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Pertama:
   1. Budaya organisasi yang ditransformasi nilai kearifan lokal Sabilulungan dinilai dapat menunjang kerjasama dengan berbagai pihak, di antaranya: interaksi di tingkat Internal, dan Eksternal/ stakeholder
   2. Kepemimpinan bupati Dadang Naser dinilai memiliki gaya kepemimpinan yang transformasional yang tidak kaku, setara, dan tidak otoriter. Memberikan kesempatan kepada untuk berkreasi, berinovasi.

2. Kedua:
   1. Nilai kearifan lokal sabilulungan ditinjau sebagai simbol yang memiliki nilai tertentu oleh pihak penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan Kabupaten Bandung yang mewakili: Karakter, Spirit, Falsafah, dan Modal.
   2. Sedangkan untuk nilai, meliputi: Kerjasama, Kolaborasi, Kebersamaan, Gotong royong, Saling menyayangi, Setara, Bersatu, Berdaya saing, Saling mencerdaskan, Pemberdayaan, Akur, Empati, Menekan ego, dan Orientasi sosial.

3. Ketiga:
   1. Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Pelayanan Publik Pemerintahan Kabupaten Bandung di Bawah Bupati Dadang Naser dalam bingkai Desentralisasi dan Otonomi Daerah mengedepankan unsur kolaborasi dan sinergitas diantara pemerintah, masyarakat dan swasta yang bersifat melembaga dengan berbasiskan kan nilai Sabilulungan.
   2. Implementasi tata kelola pemerintahan dan kebijakan pelayanan publik bupati dadang naser berdasarkan nilai-nilai sabilulungan di pemerintahan kabupaten bandung tercermin dalam penamaan program dan artefak baik yang bersifat artefak properti maupun sistem teknologi informasi komunikasi seperti pengembangan berbagai sistem digitalisasi.

Saran Operasionalnya adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Bandung sebaiknya melakukan integrasi aktivitas kolaboratif yang terpimpin guna membentuk budaya organisasi melalui jejaring komunikasi dan sosial yang bersifat formal maupun informal, serta mengoptimalkan peran media dalam mendukung aktivitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Pengoptimalan langkah kordinasi dengan mengkomunikasikan program, regulasi, kebijakan, visi dan misi pembangunan, dan pencapaian apresiasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai salah satu upaya pengelolaan reputasi dan kredibilitas lembaga pemerintah dalam pandangan eksternal, khususnya masyarakat.
3. Diperlukan upaya penelitian lanjutan guna mengukur keberhasilan penggunaaan nilai kearifan lokal Sabilulungan di Pemerintahan Kabupaten Bandung sebagai bahan evaluasi dan landasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Bandung.
4. Pemerintah daerah sebaiknya dapat lebih mempertimbangkan faktor pengadopsian nilai lokal dengan melakukan kajian lebih lanjut untuk mempertimbangkan konsep dan model tata kelola pemerintahan dengan memerhatikan kualitas sumber daya manusia, kebijakan pemerintah yang adaptif, serta merespons setiap perubahan lingkungan seperti perubahan dinamika politik, teknologi terkini, dan sosial budaya.

Untuk Saran Pengembangan akademisnya adalah:

5. Penelitian ini menggunakan studi kasus yang hanya berfokus pada kepemimpinan Bupati Dadang Naser dalam mengimplementasikan Sabilulungan selama masa di pemerintahannya di kabupaten Bandung, sehingga diperlukan upaya penelitian lanjutan dengan menggunakan metode kuantitatif guna mengukur keberhasilan penggunaaan nilai kearifan lokal Sabilulungan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Bandung. Hal tersebut diperlukan sebagai bahan evaluasi dan landasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Bandung.

Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang .Dr R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Bapak Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum. Tim Promotor Prof. Dr. Drs. Atwar Bajari, M.Si. Dr. Dr. Drs. Rahman Mulyawan, M.Si. serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari . Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A. Dr. Neneng Yani Yuningsih, S.IP.,M.Si. Representasi Guru Besar Prof. Dr. Arry Bainus, M.A.., Disertasi yang disusun berjudul “Kepemimpinan Bupati Dadang Naser Dalam Mengimplementasikan Sabilulungan di Pemerintahan Kabupaten Bandung Periode 2011-2021 “, yang dinyatakan lulus dengan predikat “ ”.

Selamat atas diraihnya gelar Doktor  kepada Dr. Heru Ryanto Budiana.. Semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja.