Promovenda
Laporan Kusman R, Humas FISIP Unpad
[pps.fisip.unpad.ac.id, 14/8/2021] Bandung – Sabtu, 14 Agustus 2021 (15.00), Daring via Zoom.us, Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini Siti Witianti yang merupakan mahasiswa Doktoral Peminatan Hubungan Internasional Program Studi Ilmu Politik ,resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang promosi.
Promovenda lahir di Cimahi tanggal 4 Januari 1975, putri keenam dari Sembilan bersaudara dari Bapak Alit Sukaja (Alm.) dan Ibu Siti Nurisah Suarnamiharja. Promovendus mempunyai suami bernama Wawan Darmawan S.T. dan dikaruniai 1 (satu) orang putra yang bernama Azfar Fajri Darmawan. Pendidikan SD diselesaikan di SDN II Cimahi pada tahun 1987, SMP diselesaikan di SMPN 1 Cimahi pada tahun 1990, SMA diselesaikan di SMAN 4 Bandung pada tahun 1993. Jenjang pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan diselesaikan tahun 2001 di FISIP Universitas Padjadjaran, dan jenjang pendidikan S2 Magister Politik diselesaikan tahun 2007 di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Dan pada semester ganjil 2014/2015, Promovendus mengikuti pendidikan pada Program Doktor Ilmu Politik pada Universitas Padjadjaran, Bandung.
Disertasi yang diujikan menurut Siti Witianti , Pada tatanan negara demokrasi, lazimnya partai politik melakukan upaya perekrutan calon kandidat yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis, yang berpengaruh besar terhadap jalannya suatu pemerintahan. Oleh karena itu, partai politik harus menyediakan kader-kadernya yang siap mengikuti rekrutmen untuk menduduki jabatan-jabatan politik secara demokratis di intenal partai. Akan tetapi, upaya untuk melakukan demokratisasi rekrutmen terkendala oleh tuntutan persaingan yang ketat dalam Pilkada, Pilkada memerlukan dana yang besar, dan munculnya faktor oligarki di tubuh partai sehingga partai cenderung pragmatis. Fenomena tersebut ditunjukan dalam rekrutmen dan seleksi kandidat di internal PDI P pada Pilkada Kota Cimahi tahun 2017. Paslon yang terpilih bukan merupakan kader partai, Ajay berlatar belakang pengusaha dan sempat tersingkir dalam proses penjaringan di tingkat DPC dan DPD, sedangkan Ngatiya pada saat pencalonan masih merupakan anggota TNI aktif. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengamati rekrutmen dan seleksi kandidat di PDI P, serta mencoba membuktikan adanya faktor finansial dan oligarki politik dalam proses tersebut.
Orisinalitas Penelitian (Novelty)
Pada penelitian ini penulis melakukan studi terhadap beberapa penelitian terdahulu yang terdiri dari pertama, Penelitian yang membahas tentang rekrutmen politik (Sianturi, 2015; Puspitasari, 2018; Berek & Mael, 2019; Giawa & Rini, 2017; Adela, 2012). Kedua Penelitian yang membahas tentang rekrutmen dan seleksi kandidat dalam Pilkada (Fitriyah, 2020; Kartini, 2015; Anggoro, Yani, Setiabudi, & Muradi, 2020). Ketiga, Riset yang membahas tentang rekrutmen di PDI Perjuangan (Ariwibowo, Setiyono, & Martini, 2013; Damogalad, 2021; Sopian & Arianto, 2017).
Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini melihat bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam meneliti rekrutmen politik, rekrutmen dalam Pilkada, dan rekrutmen di internal PDI Perjuangan, namun penelitian-penelitian tersebut tidak meneliti tentang rekrutmen dan seleksi kandidat di internal PDI Perjuangan pada Pilkada Kota Cimahi tahun 2017, begitu pun dengan dugaan dalam riset ini mengenai kekuatan pengaruh oligarki politik dan pengaruh kekuatan finansial dalam rekrutmen internal partai, penentuan pasangan calon, dan penentuan posisi calon walikota dan calon wakil walikota. Riset ini menemukan bahwa elektabilitas dan popularitas di daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kekuasaan pengurus pusat partai dalam merekomendasikan kandidat. Kemudian, dalam riset ini juga ditemukan bahwa kekuatan oligarki politik dapat dikalahkan dengan kekuatan finansial dalam menghadapi high cost politics. Dengan demikian, peneliti meyakini bahwa penelitian ini memiliki kebaruan atau novelty dalam studi ilmu politik.
Hasil dari penelusuran dan urgensi dari penelitian-penelitian tersebut, serta relevansinya dengan posisi peneliti di antara riset sejenis tersebut, berdasarkan pengetahuan dan pencermatan peneliti, belum ada peneliti lainnya yang meneliti secara spesifik studi tentang rekrutmen dan seleksi kandidat di internal PDI Perjuangan pada Pilkada Cimahi 2017. Namun, peneliti menjadikan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai alat analisis penelitian, serta relevan untuk dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, beberapa hasil penelitian tersebut sangat berkontribusi terhadap penelitian disertasi ini dan perkembangan state of the art dalam ilmu politik.
Berdasarkan deskripsi dan kerangka latar belakang ini, maka peneliti memutuskan untuk mengkaji lebih dalam fenomena rekrutmen dan seleksi kandidat di internal PDI P pada Pilkada Cimahi 2017, kemudian menuangkannya pada judul disertasi ini, yaitu “Rekrutmen dan Seleksi Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi pada Pilkada 2017 (Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)”.
Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menciptakan atau mempertajam gagasan melalui kontak langsung dengan mengamati dan mendengarkan narasumber untuk mendapatkan pemahaman holistik. Pengumpulan data dilakukan dari unsur internal dan eksternal PDI Perjuangan dan beberapa bakal calon dari kader dan bukan PDI Perjuangan, dengan tujuan agar peneliti dapat memberikan penjelasan yang rinci dari masalah penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mandalam sedangkan penentuan informan berdasarkan purposive technique. Pengumpulan sumber data sekunder dilakukan melalui wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi.
Sistematika Penyusunan Disertasi
Penyusunan disertasi ini telah sesuai dengan sistematika menurut ketentuan yang berlaku pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
Hasil Penelitian dan Manfaatnya
Hasil dari penelitian ini, bahwa rekrutmen dan seleksi calon walikota dan wakil walikota Cimahi di internal PDI P pada Pilkada 2017 diawali dengan kebijakan DPP PDI P dalam menetapkan aturan dan Tim Seleksi Bakal Calon. Namun, dalam prosesnya DPP memegang kewenangan dalam menetapkan rekomendasi calon, sehingga pola rekrutmen cenderung sentralistik. Proses selektorat terjadi di DPC, DPD, hingga DPP, namun peran DPC dan DPD dalam hal ini lebih administratif karena lebih fokus terhadap dokumen kelengkapan bakal calon yang kemudian akan dikirmkan ke DPD dan DPP. Akan tetapi, secara politis tingkat DPC dapat memainkan peran untuk memastikan komitmen politik bakal calon dan pasangan calon yang tepat dalam kontestasi tersebut, sehingga terdapat relasi elit pusat dan daerah dalam menentukan formulasi kandidat.
Setelah partai siap untuk melakukan seleksi, DPC dan DPD mengumumkan penjaringan terbuka untuk bakal calon walikota Cimahi dari PDI Perjuangan. Kemudian, diadakan tahapan penjaringan, baik itu di tingkat DPC, DPD, maupun DPP. Di tingkat DPC, tahap ini memunculkan 11 nama yang terdiri dari berbagai latarbelakang. Setelah itu, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekaligus memulai uji komitmen, melalui komitmen politik dalam membiayai berbagai operasional pencalonan, seperti survei.
Nama-nama yang muncul dari penjaringan DPC akhirnya tidak direkomendasikan oleh DPP, proses seleksi tersebut menjadi tertutup. Hasilnya adalah Ngatiyana, seorang TNI Aktif yang memiliki relasi kuat dengan salah satu elit pemerintahan. Hal ini menggambarkan model rekrutmen survival yang mengutamakan prinsip balas jasa, sebab elit tersebut memberikan kesesmpatan kepada Ngatiyana melalui PDI P karena ia pernah menjadi ajudan pribadinya. Selanjutnya, Ngatiyana dipasangkan dengan Denta Irawan oleh DPP saat itu, namun terjadi dinamika di tingkat lokal dan mempengaruhi keputusan tersebut. Nama Ajay muncul sebagai salah satu calon kuat karena didukung oleh tiga partai, yaitu PPP, PKB, dan PAN. Ajay merupakan peserta penjaringan yang gugur di DPC PDI P Cimahi. Namun Ajay kembali mengajak PDIP untuk berkoalisi dan kemudian berpasangan dengan Ngatiyana sebagai pasangan calon nomor urut tiga pada Pilkada Cimahi tahun 2017.
Terpilihnya Ngatiyana dalam rekrutmen internal PDI Perjuangan mengisyaratkan kuatnya pengaruh oligarki dalam menentukan rekrutmen dan seleksi di internal partai politik. Ngatiyana memiliki kedekatan dengan Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan salah satu elit pemerintahan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Meskipun dikenal sebagai politisi senior Golkar, Luhut memiliki kedekatan dengan Jokowi yang merupakan kader PDI P, sehingga Ngatiyana dapat masuk melalui PDI P, karena Golkar saat itu telah merekomendasikan petahana. Kuatnya pengaruh oligarki tersebut menepis seluruh tahapan penjaringan yang dilakukan oleh DPC maupun DPD, sehingga dapat dikatakan proses rekrutmen berdasarkan keputusan oligarki dan tidak demokratis. Meskipun yang diwacanakan partai adalah Ngatiyana dapat merepresentasikan masyarakat atau keluarga militer di Kota Cimahi.
Kemudian, Ajay yang merupakan seorang pengusaha mendapatkan posisi calon walikota karena memiliki kekuatan finansial dan berkomitmen lebih besar dalam membiayai pemenangan Pilkada dan operasional koalisi. Fenomena ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat pengaruh oligarki dalam rekrutmen kandidat, namun tetap dapat dikalahkan dengan kekuatan finansial dalam proses penentuan calon walikota dan wakil wali kota. Munculnya pasangan Ajay-Ngatiyana sebagai hasil rekrutmen dan seleksi pada Pilkada Cimahi tahun menggambarkan lemahnya pelembagaan dan kaderisasi partai politik, sehingga tidak bisa menghasilkan kader yang mampu berkontestasi dalam Pilkada.
Dengan demikian, hasil dari penelitian ini pertama, bahwa peran Tim Seleksi DPC tidak hanya melaksanakan fungsi prosedural dalam proses seleksi, akan tetapi ada peran lebih dalam melakukan screening bakal calon, khususnya mengenai komitmen yang akan diberikan kepada partai, baik itu ketika proses maupun pasca pemenangan Pilkada. Namun, terdapat dominasi dan kuatnya kewenangan DPP dalam memutuskan hasil seleksi, sehingga tim seleksi pusat pun akan sangat bergantung dengan keputusan DPP, meskipun tahapan prosedural sudah secara rinci dilaksanakan. Kedua, proses penentuan calon dapat dikatakan dinamis di tingkat lokal, namun setelah mencapai tahap akhir, dinamika tersebut terhenti oleh kebijakan DPP yang memutuskan hasil akhir. Hal yang menarik lainnya dalam proses pencalonan di internal PDI P Kota Cimahi adalah tidak adanya mahar politik, namun bakal calon diminta komitmennya untuk membiayai pemenangan Pilkada. Ketiga, menunjukan adanya keterbatasan desentralisasi kewenangan Parpol dan dinamika perumusan keputusan calon PDI P pada Pilkada Cimahi 2017, merupakan dianggap sebagai pendorong munculnya masalah finansial dan oligarki dalam proses tersebut.
Manfaat Penelitian
Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi partai politik maupun politisi pada umumnya agar dapat memperbaiki pengelolaan rekrutmen dan seleksi kandidat dalam Pilkada, sehingga partai politik dapat menjadi organisasi yang dikelola secara modern dan menanamkan nilai nilai demokrasi dalam melaksanakan tugasnya, serta dapat berperan menjadi salah satu pilar dalam demokratisasi Indonesia. Kemudian, bagi peneliti kegiatan riset ini dapat dijadikan ajang untuk lebih memahami demokratisasi dalam dinamika politik tingkat lokal, khususnya tentang demokratisasi partai politik lokal, serta menjadi media untuk melatih diri berfikir ilmiah, objektif, sistematis dan metodologis.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian demokratisasi di internal partai politik, khususnya dalam proses rekrutmen dan seleksi pasangan calon kepala daerah. Selain itu, diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran dalam pengembangan kajian fungsi rekrutmen partai politik di Indonesia. sehingga diharapkan dari hasil riset ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran berupa rekomendasi perbaikan pola rekrutmen dan seleksi kandidat dalam Pilkada di internal partai politik. Kemudian, diharapkan dapat memberikan masukan penyusunan kerangka metodologis bagi para peneliti lainnya dalam melakukan riset tentang rekrutmen dan seleksi kandidat pada Pilkada di internal partai politik.
Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Mudiyati Rahmatunnisa, MA., Ph.D, Ketua Promotor . Prof. Dr. Drs. H. Nasrullah Nazsir, M.S., Anggota Tim Promotor Prof. Dr. Arry Bainus, M.A. Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, MA., Ph.D serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Drs. H. Samugyo Ibnu Redjo, M.A., Prof. Muradi, S.S., M.Si., M.Sc., Ph.D., Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata Representasi Guru Besar Prof.Dr.H.Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum,.Disertasi yang disusun berjudul “REKRUTMEN DAN SELEKSI KANDIDAT WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA CIMAHI PADA PILKADA 2017 (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)”. yang dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan”
Selamat atas diraihnya gelar Doktor kepada Dr. Siti Witianti Semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja