Promovendus
Laporan Kusman R, Humas FISIP Unpad
[pps.fisip.unpad.ac.id, 16/8/2021] Bandung – Senin, 16 Agustus 2021 (11.00), Daring via Zoom.us, Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini Syahrul Salam yang merupakan mahasiswa Doktoral Program Studi Hubungan Internasional tahan , resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang promosi.
Promovendus lahir di Sumbawa Besar-NTB, tanggal 26 Agustus 1979, putra kelima dari Bapak H. Syarifuddin (Alm) dan Ibu Hj. Syarifah, Promovendus menikah dengan Kus Maryati, S.Sos. Pendidikan SD hingga SMA di diselesaikan di Sumbawa. Jenjang pendidikan Sarjana (S1) diselesaikan tahun 2003 di Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Malang-Jawa Timur, sedangkan jenjang pendidikan S2 Ilmu Hubungan Internasional diselesaikan tahun 2006 di FISIP, Universitas Indonesia, Depok. Sejak tahun 2018, Promovendus mengikuti pendidikan pada Program Doktor Hubungan Internasional pada Universitas Padjadjaran, Bandung.
Disertasi yang diujikan menurut Syahrul Salam, Adapun latar belakangnya adalah di dalam globalisasi dunia saat ini, kerja sama merupakan salah satu hal yang penting untuk mencapai kepentingan suatu negara, khususnya dalam bidang ekonomi. Salah satu bentuk dari kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Tiongkok dalam bidang ekonomi adalah melalui investasi Tiongkok di Indonesia dalam berbagai bidang. Penelitian ini secara spesifik membahas keamanan ekonomi Indonesia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang disediakan melalui investasi Tiongkok di berbagai bidang terutama bidang infrastruktur dan energi di Indonesia. Kerja sama di antara kedua negara ini diyakini akan meningkatkan hubungan di antara kedua negara dan akan memberikan keuntungan secara ekonomi bagi kedua belah pihak.
Kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Tiongkok tidak dapat dipisahkan dari pemahaman pentingnya keamanan ekonomi dalam kondisi global kontemporer. Menjamin keamanan ekonomi sebuah negara kemudian menjadi salah satu kepentingan nasional yang perlu untuk diperjuangkan oleh pemerintah guna menjamin kondisi ekonomi yang stabil, berkemajuan, dan berkesinambungan. Terlebih lagi, Pemerintah Indonesia terutama di bawah Presiden Joko Widodo memfokuskan pembangunan infrastruktur di Indonesia, karena pembangunan infrastruktur selama ini cenderung tidak merata dan cenderung tidak efektif.
Berbagai upaya pencapaian keamanan ekonomi oleh Pemerintah Indonesia akan sulit dilakukan sendiri. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, hubungan internasional kontemporer adalah sebuah keterikatan saling ketergantungan yang amat erat di antara para aktor terutama dalam bidang ekonomi. Implikasi dari hal tersebut adalah diperlukan sebuah bentuk kerja sama internasional yang dilakukan oleh negara tersebut dengan negara lain atau pihak luar lainnya dalam sebuah skema yang saling menguntungkan satu sama lain. Pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak asing pun muncul sebagai salah satu cara bagi Indonesia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dengan lebih efisien dan efektif.
Keamanan ekonomi Indonesia dari pengadaan barang dan jasa yang berasal dari Tiongkok tersebut merupakan sesuatu yang aktual untuk diteliti seiring dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, kajian keamanan ekonomi Indonesia ini relevan dengan kajian hubungan internasional yang tengah di tempuh oleh Promovendus di Universitas Padjadjaran.
Orisinalitas Penelitian
Telah banyak penelitian mengenai dampak dari investasi Tiongkok dalam pengadaan barang dan jasa di beberapa negara di dunia, seperti Afrika (Koumou & Manyi, 2016), Asia Timur (Athukorala 2009), dan Asia Tenggara (Diokno, Hsiao, & Hao-Yang, 2019). Berbeda dari penelitian dampak dari investasi Tiongkok dalam pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan peneliti terdahulu tersebut, penelitian ini berfokus pada keamanan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang dari adanya kerja sama pengadaan barang dan jasa dari Tiongkok. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif keamanan ekonomi dengan fokus pada keamanan ekonomi dari pengadaan barang dan jasa, di sektor infrastruktur dan energi listrik dengan lokus penelitian di Indonesia.
Disain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengkaji keamanan ekonomi Indonesia dalam kerja sama pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Republik Rakyat Tiongkok. Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk secara mendalam mengkaji topik penelitian dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian tersebut. Secara khusus penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif analitik untuk menganalisa keamanan ekonomi Indonesia dari pengadaan barang dan jasa yang dikerjasamakan dengan Tiongkok.
Hasil Penelitian dan Manfaatnya
Upaya untuk menjamin keamanan ekonomi Indonesia salah satunya dilakukan dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui kerja sama dengan Tiongkok difokuskan dalam bidang infrastruktur dan bidang energi. Dalam pengadaan barang dan jasa di kedua sektor tersebut dilakukan melalui mekanisme penanaman modal asing langusng (FDI). Dari kerja sama ini akan diperoleh hasil analisa keamanan ekonomi Indonesia dalam pengadaan barang dan jasa dari Tiongkok menggunakan beberapa kriteria, yaitu: pertama, defisit perdagangan dan tekanan terhadap nilai mata uang (Buzan B. , Rethinking Security after the Cold War, 1997) yang berkolerasi dengan kondisi makro ekonomi (Geeraerts, 2014); kedua, krisis utang (Buzan B. , Rethinking Security after the Cold War, 1997); ketiga, social security of the state (Vladyslav, 2019) termasuk didalamnya adalah lapangan kerja dan tingkat pengangguran (Dudin, et al., 2018); dan keempat, investasi termasuk didalamnya adalah pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah (Tsonkov, 2021). Ketika terdapat dampak positif maka hal ini akan memperkuat keamanan ekonomi Indonesia. Begitu pula sebaliknya, ketika terdapat dampak negatif maka hal ini akan memperlemah atau mengancam keamanan ekonomi Indonesia.
Bagi pemerintah Tiongkok, hubungan ekonomi yang dibangun antara Tiongkok dan negara lain, termasuk Indonesia, didasarkan pada prinsip “win-win,” dengan kata lain kerja sama yang di bangun memungkinkan pemerintah Tiongkok dan Indonesia mendapatkan keuntungan tanpa merugikan satu sama lain. Akan tetapi banyak pengamat melihat bahwa prinsip ini tidak berjalan di sebagian besar proyek investasi asal Tiongkok.
Dari keempat kriteria keamanan ekonomi yang peneliti gunakan, hanya satu aspek yang mengancam keamanan ekonomi Indonesia, yaitu aspek defisit perdagangan dan tekanan terhadap nilai mata uang rupiah. Meskipun dari sisi investasi Tiongkok di Indonesia mengalami peningkatan, tetapi dalam hal perdagangan bilateral, Indonesia mengalami defisit. Defisit ini terjadi karenanya besarnya barang dari Tiongkok masuk ke Indonesia. Sungguhpun impor bukanlah hal yang buruk apabila digunakan untuk proses produksi, tetapi apabila pasar Indonesia dibuka lebar untuk impor dari Tiongkok dengan alasan untuk menarik investasi dari Tiongkok dan impor bukan untuk bahan baku industri maka hal ini akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat bagi produsen di Indonesia. Selanjutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor dari Tiongkok, khususnya barang konsumsi dan untuk proyek pengadaan barang dan jasa juga dapat mendorong pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Yuan Tiongkok. Efek lanjutan dari pelemahan nilai tukar rupiah ini adalah meningkatnya inflasi dan kenaikan harga-harga barang konsumsi yang kemudian berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat. Dari aspek ini tergambarkan bahwa investasi Tiongkok yang dibarengi dengan defisit perdagangan dapat berdampak pada keamanan ekonomi Indonesia.
Tiga aspek lainnya, yaitu krisis utang; social security of the state & lapangan kerja; dan investasi yang terdiri dari pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa melalui investasi Tiongkok dapat mendorong keamanan ekonomi Indonesia.
- Krisis utang, sejumlah negara berisiko lebih tinggi mengalami kesulitan utang, seperti Tajikistan, Kyrgyzstan, Maladewa, Laos, Pakistan, Montenegro, Mongolia, dan Djibouti. Hal ini dikarenakan delapan negara tersebut mengalami peningkatan rasio utang terhadap PDB dengan masuknya pendanaan investasi dari Tiongkok. Misalnya di Djibouti, utang meningkat dari 50% menjadi 85% dari PDB dalam dua tahun. Dari aspek ini, peneliti melihat bahwa investasi Tiongkok dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia tidak mengancam kemanan ekonomi Indonesia. Hal ini dengan melihat fakta bahwa investasi dilakukan dalam kerangka business to business dan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juli 2019 sebesar 36,2%.
- Social security of the state & lapangan kerja, tidak dapat diabaikan bahwa investasi Tiongkok di Indonesia telah mampu menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Misalnya saja Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melibatkan 12.000 pekerja di mana 2.000 di antaranya merupakan tenaga kerja asal Tiongkok dan sisanya merupakan pekerja lokal (Fauzan, 2020). Sedangkan secara keseluruhan dari catatan BKPM 2020, dari 10.083 proyek Tiongkok di Indonesia telah tercipta 228.563 pekerjaan untuk pekerja lokal selama 2015 sampai triwulan III 2020 (Noviyanti, 2021).
- Investasi yang terdiri dari pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, Tersedianya energi listrik ini diharapkan dapat mendorong investasi di luar Pulau Jawa dan menjadikan wilayah luar Pulau Jawa memiliki pasokan listrik yang memadai untuk mendorong tumbuhnya kawasan industri. Selain infrastruktur energi listrik, infrastruktur lain berupa jalan, pelabuhan, dan kawasan ekonomi menjadi penting bagi keamanan ekonomi Indonesia. Sejumlah proyek yang dijalankan, antara lain pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Pembangunan pelabuhan ini bertujuan mendukung infrastruktur jalur laut dan meningkatkan infrastruktur juga logistik dalam kegiatan ekspor dan impor melalui jalur
Dari hasil tersebut, Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pemangku kebijakan terkait upaya menjaga keamanan ekonomi Indonesia dalam pengadaan barang jasa dari Tiongkok, khususnya untuk sektor infrastruktur dan energi listrik. sedangkan secara teoritis diharapkan dapat menjadi salah satu literatur yang memperkaya kajian keamanan ekonomi dalam disiplin Hubungan Internasional terutama dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Dr. Wawan Budi Darmawan, SIP.,M.Si, Ketua Promotor . Prof. Dr. Arry Bainus, M.A,. Anggota Tim Promotor Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama., M.Si, serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Dr. Mohamad Hery Saripudin, Dr. Wawan Budi Darmawan, SIP.,M.Si .Dr. Akim, S.IP.M.Si. Representasi Guru Besar Prof. Dr. H. Nandang Alamsah D., S.H., M.Hum,Disertasi yang disusun berjudul “Keamanan Ekonomi Indonesia dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Republik Rakyat Tiongkok.“, yang dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan”.
Selamat atas diraihnya gelar Doktor kepada Dr. Syahrul Salam. Semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja