Promovendus
Laporan Kusman R, Humas FISIP Unpad
[pps.fisip.unpad.ac.id, 18/05/2022] Bandung – Rabu, 18 Mei 2022 (10.00), Daring via Zoom.us, Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini Erwin Sondang S yang merupakan mahasiswa Doktoral Program Studi Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang promosi.
Promovendus dilahirkan di Singkawang tanggal 14 Juni 1980, putra kedua dari Bapak Marihot Siagian dan Ibu Herlina. Promovendus mempunyai istri bernama Irene Ildevonsa dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Grace Siagian dan anak kedua bernama Arthur Siagian. Pendidikan SD hingga SMP diselesaikan di Singkawang dan SMA di Pontianak. Jenjang pendidikan Sarjana (D-IV) diselesaikan tahun 2002 di IPDN Jatinangor, sedangkan jenjang pendidikan S2 (Magister Ilmu Sosial Prodi Kebijakan Publik) diselesaikan tahun 2007 di Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak. Sejak tahun 2017, Promovendus mengikuti pendidikan pada Program Doktor Administrasi Publik pada Universitas Padjadjaran, Bandung.
Disertasi yang diujikan menurut Erwin Sondang S Terdapat begitu banyak permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu permasalahan tersebut adalah pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan sampah seperti ini tentu saja sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia, karena akan mencemari tanah, sumber air, menghasilkan bahan beracun, dan lain sebagainya. Praktik pengelolaan sampah seperti itu harus segera dihentikan.
Di Indonesia, pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Terdapat cukup banyak temuan penelitian terdahulu yang mendiskusikan tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau (Public-Private Partnerships/PPP) dan pengelolaan sampah.
McQuaid dan Scherrer (2008); Guerrero, Maas, dan Hogland (2013);Ismali (2013); Dykes dan Jones (2016); Emmanuel Yeboah-Assiama, Kwae Asamoah, dan Thomas Agyekum Kyeremeh (2017); serta Siagian, Sumaryana, Widianingsih dan Nurasa (2017) menemukan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah untuk mengimplementasikan skema KPBU.
Alistair dan Zhihong (2006) dan Siagian (2017) mengemukakan agar skema KPBU dapat diimplemetasikan dengan efisien dan efektif di masa depan, diperlukan komitmen pemerintah dan reformasi/perbaikan peraturan perundang- undangan untuk mempermudah sektor swasta ikut serta dalam skema KPBU. Raharja (2009) menemukan kolaborasi (termasuk kolaborasi pemerintah dengan badan usaha swasta) sebagai kunci untuk menghadapi perubahan yang cepat di masa depan. Thieriot dan Dominguez (2015) serta Alim dan Polak (2016) menemukan peran swasta sangat penting dalam penyediaan infrastruktur publik di masa depan.
Zurbrügg, Caniato dan Vaccari (2014) menemukan pengelolaan sampah di negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam tidak memperhatikan aspek teknis, lingkungan dan kesehatan, keuangan, social, dan organisasi..
Berdasarkan uraian penelitian-penelitian terdahulu di atas, terlihat belum ada penelitian yang memfokuskan tentang formulasi kebijakan dalam pengelolaan sampah melalu skema KPBU di Legok Nangka. Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah untuk mengisi gap yang ada di antara penelitian-penelitian terdahulu, dengan fokus penelitian tentang formulasi kebijakan pengelolaan sampah melalui skema KPBU di regional Legok Nangka Propinsi Jawa Barat. total produksi sampah di kawasan regional Legok Nangka telah mencapai 14.921,4 ton/hari, dengan rincian: Kota Bandung sebanyak 6278,54 ton/hari, Kabupaten Bandung sebanyak 4861,38 ton/hari, Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1979,7 ton/hari, Kabupaten Garut sebanyak 1191,63 ton/hari, dan Kabupaten Sumedang sebanyak 610,15 ton/hari.
Kepala BPSR menyatakan dengan meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan permukiman. Hal ini juga akan mengakibatkan pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan kawasan perumahan. Sebagai contoh, Kota Bandung tidak mungkin menyediakan lahan untuk pembangunan TPAS meskipun jumlah produksi sampah Kota Bandung telah mencapai 6278,54 ton/hari (BPS, 2017). Persoalan kesulitan untuk menyediakan lahan TPAS juga dihadapi oleh pemerintah daerah lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Propinsi Jawa Barat membutuhkan alternatif kebijakan dalam pengelolaan sampah.
Berdasarkan uraian penelitian-penelitian terdahulu di atas, terlihat belum ada penelitian yang memfokuskan tentang formulasi kebijakan dalam pengelolaan sampah melalu skema KPBU di Legok Nangka. Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah untuk mengisi gap yang ada di antara penelitian-penelitian terdahulu, dengan fokus penelitian tentang formulasi kebijakan pengelolaan sampah melalui skema KPBU di regional Legok Nangka Propinsi Jawa Barat.
Kebaharuan (state of the art) dalam penelitian ini adalah menganalisa tentang formulasi kebijakan Pengelolaan Sampah melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Regional Legok Nangka Propinsi Jawa Barat. Penulis berharap bahwa kebaharuan dalam penelitian ini (state of the art) ini akan menjadi sumbangan pemikiran terhadap eksistensi dan perkembangan keilmuan bidang KPBU umumnya serta pada sektor Pengelolaan Sampah khususnya dan sekaligus menghasilkan rekomendasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah melalui skema KPBU.
Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Dr. Heru Nurasa, M.A , Ketua Promotor . Dr. Drs. Asep Sumaryana, M.Si, Anggota Tim Promotor Ida Widianingsih, S.IP, M.A, Ph.D, Dr Dr. Heru Nurasa, M.A. serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Drs. H. Sam’un Jaja Raharja, Dr. Drs. Slamet Usman Ismanto, M.Si, Dr. Sawitri Budi Utami, S.IP., M.Si. . Representasi Guru Besar Prof. Dr. Drs. H. Samugyo Ibnu Redjo, M.A., Disertasi yang disusun berjudul “FORMULASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI SKEMA KEMITRAAN PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS) DI REGIONAL LEGOK NANGKA PROVINSI JAWA BARAT” yang dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan”
Selamat atas diraihnya gelar Doktor kepada Dr. Erwin Sondang S Semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja.