Laporan Kusman Rusmana, Humas FISIP Unpad
[pps.fisip.unpad.ac.id, 12/02/2024] Bandung – Senin 12 Pebruari 2024 (09.00), Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini Antik Bintari yang merupakan mahasiswa Doktoral Program Studi Hubungan Internasional peminatan Ilmu Politik resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang promosi.
Promovenda dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1975 dari pasangan Alm. Bapak Uum Djoesman dan Almh. Ibu R. Tati Soertikanti, sebagai anak bungsu dari sembilan bersaudara. Pendidikan SD diselesaikan pada tahun 1987 di SDN Sukajadi VIII Bandung, SMP diselesaikan pada tahun 1990 di SMPN 9 Bandung, SMA diselesaikan pada tahun 1993 di SMAN 7 Bandung, Jenjang pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan lulus pada tahun 1997 di Universitas Padjadjaran, Program Magister Studi Pembangunan diselesaikan tahun 2008 di Institut Teknologi Bandung, dan pada tahun akademik 2019 masuk kuliah Program Doktor Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung. Riwayat Jabatan/Pekerjaan, pada saat ini Promovendus merupakan Dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran dan Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unpad periode 2022-2024. Saat ini promovendus aktif sebagai Tim Ahli bidang gender dalam program Adaptasi Perubahan Iklim di Kota Pekalongan dan Fasilitator Nasional untuk Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Indonesia.
Disertasi yang diujikan menurut Antik Bintari, Berkembangnya sistem politik demokrasi di berbagai negara membuka ruang bagi gerakan perempuan untuk menuntut keadilan dan kesetaraan gender. Masyarakat yang demokratis membebaskan tiap warga negaranya menciptakan simbol dan slogan- slogannya sendiri, menyuarakan ketidakadilan dan ketidakpuasan dan memobilisasi masyarakat untuk memulai perjuangan mengoreksi pengabaian dan ketidakadilan sosial. Sistem masyarakat yang demokratis merupakan prasyarat bagi kemunculan gerakan sosial. Salah satunya gerakan sosial yang dilakukan oleh perempuan dalam memperjuangkan berbagai isu berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender.
Gerakan perempuan dalam penelitian ini mengacu apa yang disampaikan oleh Susan Blackburn. Blackburn (2004) menyampaiakan bahwa gerakan perempuan merupakan organisasi-organisasi perempuan yang memilikin kepentingan untuk memanjukan perjuangan perempuan, mengartikulasikan kepentingan perempuan dan mengaku berbicara atas nama perempuan.
Reformasi politik pada tahun 1998 membawa angin perubahan pada situasi politik di Indonesia, setidaknya dari sistem otoriter menuju demokrasi. Kelompok perempuan pada waktu itu menjadi bagian penting dalam Gerakan Sosial dalam narasi besar tentang “people power” tersebut. Baik dalam hal menyuarakan kepentingan perempuan dalam krisis ekonomi dan politik, maupun dalam gagasan tentang reformasi yang penting untuk melibatkan perempuan. Pasca transisi politik 1998, gerakan perempuan juga memperoleh kesadaran baru – sebagai kelompok yang secara aktif mendefinisikan masalah dan politiknya sendiri, dan bukan sekadar kelompok pendukung agenda politik organisasi lain. Lebih dari duapuluh tahun reformasi saat ini, merupakan serangkaian sejarah panjang bagi gerakan perempuan yang melakukan perlawanan di masa opresi Orde Baru.
Menarik untuk dicermati lebih lanjut bila dikaitkan dengan gerakan perempuan di Jawa Barat yang selama ini gaung nya kurang muncul bahkan mungkin cenderung redup tertutup dengan berbagai cerita heroik lainnya yang sangat maskulin. Gerakan perempuan di Jawa Barat sesungguhnya bagian dari sejarah perjuangan gerakan perempuan di Indonesia. Meskipun beberapa tokoh perempuan di Jawa Barat seperti Dewi Sartika, Raden Ayu Lasminingrat dan Emma Poeradiredja hadir dalam catatan sejarah perjuangan perempuan di masa kolonial namun sulit ditemukan gerakan dalam bentuk aksi kolektif yang dilakukan perempuan di Jawa Barat dalam periode tersebut, termasuk periode selanjunya (Orde Lama dan Orde Baru). Penelusuran sejarah hanya mencatatkan satu organisasi perempuan sunda pada periode kolonialisme yakni Pasundan Istri yang hingga saat ini organisasi tersebut masih tercatat aktif dalam berbagai kegiatan sosial di Jawa Barat.
Gerakan perempuan tidak dilihat sebagai gerakan politik, padahal politik mempunyai makna yang sangat luas. Seperti yang disampaikan Peggy Antrobus (2004) bahwa gerakan perempuan adalah gerakan politik dan merupakan bagian dari rangkaian gerakan sosial yang berkaitan dengan perubahan kondisi sosial. Lebih lanjut lagi, penelitian ini kemudian ditujukan untuk menganalisis keberadaan gerakan perempuan di Jawa Barat pasca 1998, strategi perjuangan, agensi dan tantangans serta peluang yang dihadapi.
Penelitian dan berbagai kajian tentang organisasi perempuan di Indonesia sebetulnya sudah cukup banyak dilakukan oleh akademisi dan aktivis perempuan, terutama oleh mereka yang berasal dari luar Indonesia. Beberapa diantaranya adalah Cora Vreede-de Stuers, Susan Blackburn dan Saskia Wieringa. De Stuers menitikberatkan diri pada kajian terhadap organisasi perempuan di Indonesia sejak masa kolonial Belanda, atau pada tahun 1920-an. Sementara itu, Susan Blackburn dan Saskia Wieringa melanjutkan kajian mengenai gerakan perempuan di Indonesia dengan melihat bagaimana kegiatan organisasi perempuan sejak kurun 1920-an itu berlanjut pada 1965, kemudian situasinya pada masa awal Orde Baru. Belum banyak kajian tentang organisasi perempuan dilakukan oleh pemikir perempuan Indonesia.
Penelitian tentang gerakan perempuan di Jawa Barat faktanya memang masih jarang dilakukan, berdasarkan proses pencarian data berikutnya oleh peneliti, hanya didapat beberapa penelitian, diantaranya dilakukan oleh Aquarini Priyatna (2017) berjudul Ekofeminisme dan Gerakan Perempuan di Bandung yang menggambarkan kegiatan dan aktivisme gerakan perempuan di Bandung yang fokus pada persoalan lingkungan. Kemudian penelitian lainnya dilakukan oleh Puji Astuti dan Yani Kusmarni (2019) dengan judul Rekam Jejak Perjuangan Pasundan Istri (PASI) di Bandung 1930-1970. Penelitian tersebut memaparkan tentang sejarah dan kontribusi organisasi PASI terhadap pendidikan di Jawa Barat.
Gerakan perempuan dalam penelitian ini menggunakan dimensi politik dari gerakan perempuan di Jawa Barat di era Reformasi.. Gerakan perempuan seringkali dikaji melalui perspektif sosiologis dan sejarah, sedangkan perspektif politik (kesempatan politik, mobilisasi sumber daya dan pembingkaian) masih jarang dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Machya Astuti Dewi (2001) bahwa tidak banyak pakar politik yang mengupas fenomena gerakan perempuan. Gerakan perempuan lebih sering dianalisis sosiologi dengan menggunakan perspektif ketimpangan dan subordniasi gender serta bagaiamana perempuan melakukan perlawanan. Ada kemungkinan relatif jarangnya pakar politik mengkaji fenomena gerakan perempuan dibanding tipe-tipe gerakan politik lainnya adalah karena adanya pandangan bahwa gerakan perempuan tidak lain adalah gerakan hak-hak asasi manusia. Lebih dari itu tuntutan perempuan sering dinilai tidak berdimensi politik. Karenanya penelitian yang saya lakukan berupaya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang gerakan perempuan politik non elektoral dengan mempertimbangkan tantangan setelah lebih dari 20 tahun Reformasi berlangsung, khususnya di Provinsi Jawa Barat yang masih berhadapan dengan berbagai permasalahan ketimpangan gender.
Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial yang disampaikan oleh McCarthy, dkk yang menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang penting dalam mengkaji dan menganalisis tentang kemunculan dan perkembangan gerakan sosial. ketiga faktor tersebut meliputi:
Peluang-peluang politik (Political opportunities); (2) Struktur mobilisasi (Mobilizing structures); dan (3) Pembingkaian kultural (Cultural framing) (McAdam, McCarthy, dan Zald, 2004: 2). Namun demikian dikarenakan penelitian ini merupakan gerakan perempuan di Era Reformasi sebagai periode yang diteliti maka perspektif politik tersebut kemudian dielaborasi dengan perspektif lainnya yakni Gerakan Sosial Baru (GSB) yang sebelumnya telah banyak diuraikan oleh Rajendra Singh. Hal ini dilakukan karena GSB memiliki cara pandang tersendiri tentang logika dari tindakan yang berbasis politik, ideologi dan budaya sebagai akar dari tindakan kolektif, dan sumber-seumber lainnya tentang identitas, termasuk etnisitas, gender dan seks yang memaknai identitas kolektif.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyusun preposisi “Eksistensi gerakan perempuan di Jawa Barat dalam merespon isu-isu ketimpangan gender melalui politik non elektoral dengan menggunakan perspektif kesempatan politik, struktur mobilisasi dan proses pembingkaian merupakan bentuk gerakan sosial baru”
Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang, Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A, Ph.D, Ketua Promotor . Prof.Ida Widianingsih, M.A., Ph.D. Anggota Tim Promotor Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A, Ph.D, Dr. Helen McLaren serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Dr. Nur Iman Subono, M.Hum, Dra. Budiawati Supangkat, M.A. Dra. Binahayati Rusidi, M.SW., Ph.D Representasi Guru Besar Prof. Aquarini Priyatna, M.A., M.Hum., Ph,D ,Disertasi yang disusun berjudul “GERAKAN PEREMPUAN DI JAWA BARAT DI ERA REFORMASI (STUDI PADA ORGANISASI PEREMPUAN BERBASIS AGAMA DAN SEKULER)”.yang dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan”
Selamat atas diraihnya gelar Doktor kepada Dr. Antik Bintari .Semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja.