Laporan Kusman Rusmana, Humas FISIP Unpad
(pps.fisip.unpad.ac.id, 24/06/2024) Bandung – Senin, 24 Juni 2024 (13.00), Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan Ujian Tesis, pada kesempatan ini Hermenegildo Bubun yang merupakan mahasiswa Asing dari Timor Leste pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, resmi menyandang gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.I.P) di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang Tesis..
Tesis yang diujikan menurut Hermenegildo Bubun. Teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang di era sekarang diharuskan pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengembangkannya di dalam pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah Timor- Leste berinisiatif untuk menetapkan Resolusi Pemerintah nomor 9 tahun 2019 tanggal 15 Februari tentang kebijakan sistem E-Government di Timor-Leste yang dijalankan oleh badan pusat teknologi informasi dan komunikasi namun dalam penerapan kebijakan ini terdapat beberapa lembaga pemerintahan belum menerapkannya. Di sisi lain penerapan kebijakan E-Government di Timor-Leste tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Sebagai pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan teori William N Dunn yaitu evaluasi kebijakan publik yang terdapat enam aspek keefektifan, Eefisiensi, kecukupan, kesamaan, ketanggapan dan ketepatgunaan, untuk mengevaluasi penerapan kebijakan sistem E-Government di Timor-Leste. Dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan penentuan informan ditetukan dengan teknik atau metode purposive. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan sistem E-Government di Timor-Leste masih belum efektif atau optimal karena masih ada faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapannya.
Simpulan dalam penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah pemerintah Timor-Leste melalui badan pusat Tic Timor.I.P masih kekurangan sumber daya manusia di bidang IT atau tenaga teknis yang memadai, kekurangan fasilitas dan jaringan internet yang lambat atau tidak stabil. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengembangkan dan mempercepat penerapan kebijakan E- Government di berbagai instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk mencapai tujuan-tujuan yang sesuai harapan.
Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Publik dan E-Government
Sidang Tesis dipimpin oleh Ketua Sidang Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.A.P. S.H., M.Hum, Sekretaris Ketua Tim Pembimbing/Penguji. Prof. Dr. H. Utang Sunaryo, M.A, .Anggota Tim Pembimbing /Penguji.Dr. Novie Indrawati Sagita, S.IP., M.Si. serta tim Penguji yang terdiri dari. Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.A.P. S.H., M.Hum , Dr, Dra. Dede Sri Kartini, M.Si . Dr. Neneng Yani Yuningsih, S.IP., M.Si.Tesis yang disusun berjudul “Evaluasi Sistem Kebijakan E Govermentdi Timor Leste Pada Tahun 2017 – 2023”. yang dinyatakan lulus dengan predikat “Memuaskan”
Selamat atas diraihnya gelar Magister Ilmu Pemerintahan kepada Hermenegildo Bubun. Semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja.