Laporan Kusman Rusmana, Humas FISIP Unpad
(pps.fisip.unpad.ac.id, 13/08/2024) Bandung – Selasa, 13 Agustus 2024 (13.30), Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini Fernanda Putra Adela yang merupakan mahasiswa Doktoral Program Studi Hubungan Internasional peminatan Ilmu Politik resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang promosi.
Promovendus dilahirkan di Medan pada tanggal 3 April 1986 dari pasangan Bapak Drs. Delsy Syamsumar, MSP dan Ibu Prof. Dr. Dra. Nurlela, M.Hum sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Merupakan seorang suami dari Ibu Basita Hasibuan. Mempunyai tiga anak yaitu Fadeyka Abqori Nufaillah Adela, Faaraas Abbiyya Nabihan Adela, dan Farsya Azkadyna Navya Adela.
Riwayat Pendidikan : Pendidikan SD diselesaikan pada tahun 1997 di SD Swasta Adhyaksa II Kota Medan, SMP diselesaikan pada tahun 2000 di SMPN 1 Kota Medan, SMA diselesaikan pada tahun 2003 di SMAN 1 Kota Medan, Jenjang pendidikan Sarjana Ilmu Politik diselesaikan pada tahun 2008 di Universitas Sumatera Utara, Program Magister Ilmu Politik diselesaikan tahun 2010 di Universitas Gadjah Mada dan pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020 masuk kuliah Program Doktor Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung.
Riwayat Jabatan/Pekerjaan, pada tahun 2015 menjadi PNS pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi penempatan pada Universitas Sumatera Utara, sebelumnya pernah menjadi Tim Ahli komisi D DPRD Kota Medan pada tahun 2011 s/d 2015.
Disertasi yang diujikan menuru Fernanda Futra Adela. Dinamika politik Indonesia ternyata tidak lepas dari hantaman gelombang populisme global. Populisme seringkali muncul dalam konteks politik dan sering dimanfaatkan oleh para politisi untuk mendapatkan dukungan massa (Taggart, 2004). Hal ini berangkat dari fakta teoritis bahwa sesungguhnya kalangan populis yaitu – orang-orang yang mengikuti kontestasi pemilu dengan memanfaatkan gaya populistik memang selalu lahir dari mekanisme demokrasi yaitu pemilihan umum (Arato & Cohen, 2022; Urbinati, 2019). Dalam konteks ini, dapat terlihat pergeseran narasi populis dari kelompok minoritas ke kelompok mayoritas. Populisme pada gilirannya menyuarakan aspirasi kelompok mayoritas yang isi narasinya sebagai kelompok terpinggirkan di tengah-tengah persaingan ekonomi dan budaya (Paskarina, 2017, p. 287), sehingga pemilu menjadi arena yang pantas di perjuangkan bagi kelompok ini.
Tonggak kebangkitan populisme di Indonesia ditandai oleh munculnya tokoh seperti Jokowi pada pilkada DKI Jakarta tahun 2012 yang memperoleh kemenangan atas petahana
Fauzi Bowo (Hamid, 2014). Lalu, kontestasi antara Jokowi dan Prabowo pada Pilpres tahun 2014 (Mietzner, 2015), berikutnya adalah kemenangan pasangan Anies – Sandi atas pasangan Ahok – Djarot pada peristiwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Pada peristiwa Pilkada DKI 2017 ini menjadi indikasi menguatnya populisme pada politik Indonesia. Setelah tonggak populisme muncul di Pilkada DKI Jakarta 2017, Pilkada serentak 2018 juga diwarnai oleh kontestan-kontestan bercorak populis. Berdasarkan catatan peneliti, terdapat beberapa fakta terkait momen Pilkada serentak 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah dengan 17 daerah diantaranya adalah daerah tingkat provinsi.
Pertama, Pilkada serentak 2018 dianggap sebagai momen politik dengan suhu tingkat tinggi. Sebab, momen Pilkada serentak 2018 ini disinyalir merupakan salah satu unsur penentu peta politik menuju pemilihan presiden 2019. Ditambah lagi, di tahun 2018 proses tahapan dan jadwal Pemilihan Presiden 2019 sudah di mulai. Sehingga terdapat narasi-narasi yang sama antara isu di tingkat daerah dengan isu di tingkat nasional. Bahkan dalam beberapa kasus, isu kampanye sering bercampur – baur antara isu nasional dengan isu lokal. Sebagaimana yang terjadi ketika debat kandidat pertama di Pilkada Jawa Barat saat pasangan Sudrajat – Syaikhu menunjukkan baju dengan tagline ‘2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden’ (Bempah & Damanik, 2018). Hal ini menguatkan argumen bahwa isu-isu populistik sangat mewarnai Pilkada 2018.
Kedua, beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2018 merupakan kontestan dengan latar belakang militer. Terdapat empat kandidat yang berasal dari TNI ikut maju dalam kontestasi. Satu kandidat maju sebagai Calon Wakil Gubernur dan tiga orang lainnya maju sebagai calon gubernur. Kandidat-kandidat tersebut yaitu Letjen Edy Rahmayadi di Sumatera Utara dan beliau masih berstatus aktif ketika mendaftar ke KPU. Mayjen TNI (Purn) Sudrajat di Jawa Barat dan Mayjen TNI (Purn) Dr. Tubagus Hasanudin. Calon Wakil Gubernur yang maju yaitu Brigjen Edy Nasution di Pilkada Riau (Yanuarti, 2018a). Fakta kedua ini menunjukkan bahwa Pilkada serentak 2018 merupakan kontestasi yang paling banyak diikuti oleh militer semenjak Pilkada serentak dimulai pada 2015. Pada Pilkada serentak 2015, kandidat berlatar belakang militer di tingkat provinsi hanya dua orang yaitu Letkol Laut (P) (Purn.) Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si calon Wakil Gubernur Pilkada Sumatera Barat dan Kolonel Inf. (Purn.) H. Sudarto, S.H., M.Hum sebagai calon Wakil Gubernur Pilkada Sulawesi Tengah. Sedangkan pada Pilkada serentak 2020, hanya ada satu kandidat sebagai calon Wakil Gubernur di Pilkada Provinsi Bengkulu yaitu Letnan Kolonel Arm. (Purn.) H. Muslihan Diding Sutrisno, S.Sos., M.M.
Ketiga, pasangan yang berlatar belakang militer pada Pilkada serentak 2018 ternyata memakai narasi populisme dalam kampanyenya. Hal ini tergambarkan melalui riset yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Dalam artikel-artikel tersebut digambarkan bahwa pasangan Sudrajat (pangkat terakhir sebagai Mayor Jendral) dan Ahmad Syaikhu (Asyik) telah memanfaatkan narasi populisme Islam saat berkampanye (Amin et al., 2021; Djuyandi et al., 2019a). Hal demikian juga terjadi pada Pilkada Sumatera Utara 2018. Sebagaimana yang disampaikan oleh Effendi Gazali melalui artikelnya bahwa Pilkada 2018 Sumatera Utara sangat sarat dengan praktik populisme yang ditandai dengan adanya ujaran kebencian dan politik identitas saat itu (Gazali, 2018), dan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas et al. (2020) bahwa Pilkada Sumatera Utara 2018 sarat dengan narasi-narasi agama seperti halnya Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 seperti larangan memilih pemimpin non-Muslim bagi pemilih Muslim yang banyak tersebar dalam bentuk baliho di berbagai Mesjid yang ada di Sumatera Utara.
Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji strategi populis kandidat berlatarbelakang militer pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018. Awalnya, terdapat 3 pasangan bakal calon yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara yaitu pertama, pasangan Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah (ERAMAS) yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PAN, Partai Nasdem, Partai Hanura yang memiliki 60 kursi di DPRD Sumut. Kedua, pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (DJOSS) yang diusung oleh PDI Perjuangan dan PPP yang memiliki 20 kursi di DPRD Sumut dan ketiga, pasangan Kapten Cpm (Purn.) Dr. Jopinus Ramli Saragih S.H., M.H (JR Saragih) – Ance Selian yang diusung oleh Partai Demokrat, PKB dan PKPI yang memiliki 20 kursi di DPRD Sumut (KPU Sumut, 2018). Namun, pada tanggal 12 februari 2018, pasangan bakal calon JR Saragih-Ance Selian gagal lolos menjadi pasangan calon (paslon) karena syarat kelengkapan administrasi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui SK KPU No. 07/PL.03.3Kpt/12/Prov/II/2018 (Tempo, 3 Maret 2018). Jika sendainya JR Saragih lolos syarat administrasi, maka kontestasi Pilgubsu 2018 akan di ikuti oleh dua kandidat dari latar belakang militer. Kontestasi dimenangkan oleh pasangan Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah dengan persentase perolehan suara sebanyak 57,58% suara.
Isu populisme dalam konstestasi di Pilgub Sumatera Utara sangat kental terasa. Apalagi citra Djarot Saiful Hidayat yang dekat dengan terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena pernah dipasangkan di Pilkada DKI Jakarta. Lebih lagi, pasangannya Sihar Sitorus adalah seorang kandidat yang beragama Kristen membuat fragmentasi primordialisme pemilih semakin ekstrim. Pasangan ERAMAS menang di daerah-daerah mayoritas Muslim, dan pasangan DJOSS meraih kemenangan di daerah-daerah mayoritas Kristen. (Pamungkas et al., 2020a).
Latar belakang militer Edy Rahmayadi memberikan dimensi khusus dalam narasi populisme pasangan Eramas, yang dapat dianalisis melalui beberapa aspek kekuatan strategis yang dimilikinya. Pertama, ketegasan dan disiplin yang merupakan ciri khas militer Edy Rahmayadi memberikan keunggulan dalam memproyeksikan citra pemimpin yang kuat dan berani. Selain itu, latar belakang militer Edy Rahmayadi juga memungkinkannya untuk memanfaatkan isu keamanan dan ketertiban sebagai alat untuk meraih dukungan pemilih. Dalam teori populisme, keamanan sering dipandang sebagai isu sentral untuk menarik pemilih yang khawatir tentang ketidakstabilan (Inglehart & Norris, 2016; Mudde, 2004b), dan latar belakang militer Edy memberikan keyakinan bahwa dia mampu menjaga stabilitas tersebut,
Jaringan militer yang dimiliki Edy Rahmayadi juga menambah kekuatan dalam kampanyenya, sejalan dengan penjelasan Croissant (2018) yang menekankan bahwa jaringan militer dapat menjadi sumber dukungan politik yang signifikan. Selain itu, citra integritas dan anti-korupsi yang sering diasosiasikan dengan militer juga dimanfaatkan dalam narasi Eramas untuk menarik pemilih yang mendambakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Terakhir, pengalaman kepemimpinan Edy di militer dianggap sebagai landasan yang kuat untuk menunjukkan kemampuannya dalam memimpin pemerintahan sipil dengan efektivitas yang sama, sebagaimana dijelaskan oleh Janowitz (2017) mengenai profesionalisme dan kepemimpinan militer. Secara keseluruhan, kekhasan latar belakang militer Edy Rahmayadi dalam narasi populisme Eramas mencakup penggunaan ketegasan, isu keamanan, jaringan militer, integritas, dan pengalaman kepemimpinan untuk menciptakan sebuah narasi yang kuat dan resonan bagi pemilih Sumatera Utara dalam Pilkada 2018.
Hasil riset ini memberikan beberapa temuan baru (novelty) yang bersifat improvement novelty, yaitu pengembangan penelitian dengan tujuan melengkapi kekurangan yang menjadi keterbatasan penelitian terdahulu. Misalnya, banyak penelitian tentang populisme hanya mengartikulasikan ideologi sebagai alat untuk melawan status quo, seperti populisme yang mengklasifikasikan Islam dalam Pilkada Jakarta 2017 atau nasionalisme oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun, temuan terbaru menunjukkan bahwa populisme dapat terlepas dari konteks ideologi dan berfungsi hanya sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Contohnya adalah Edy Rahmayadi yang memanfaatkan latar belakang militernya untuk mengkonsolidasikan dukungan dari pemilih yang sudah tidak percaya kepada kandidat berlatar belakang sipil.
Secara keseluruhan, penelitian ini mengeksplorasi teknik metodologis formal dalam membangun definisi terkait populisme oleh para peneliti sebelumnya dan menganalisis peran yang dimainkan oleh dimensi aktor bukan ideologi dalam definisi populisme yang dibangun oleh Edy Rahmayadi sebagai figur militer. Konsep baru yang diperkenalkan dalam penelitian ini adalah “Strategi Kapitalisasi Pragmatis Aktor Populis” atau “Pragmatic Capitalization Strategy of Populist Actors “, yaitu sebuah pendekatan politik di mana aktor memainkan atau mengkapitalisasi peran sosial atau karakter (militer, pengusaha, atau cendekiawan) dalam proses konsolidasi atau mobilisasi rakyat untuk menciptakan asumsi citra kebaikan atau perbaikan dalam sebuah sistem. Dalam konteks demokrasi, konsep ini terwujud dalam diri Edy Rahmayadi pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 dengan tujuan untuk memenangkan kandidat.
Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D, Ketua Promotor Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D, sebagai .Anggota Tim Promotor Prof. Muradi, SS., M.Si., M.Sc., Ph.D, Dr. Drs. H. Affan Sulaeman, M.A. serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari. Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, M.A. Dr. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si. Dr. Yusa Djuyandi, S.IP., M.Si Representasi Guru Besar Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata. .Disertasi yang disusun berjudul “STRATEGI POPULIS KANDIDAT BERLATAR BELAKANG MILITER PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018”. yang dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan” Selamat atas diraihnya gelar Doktor kepada Dr. Fernanda Putra Adela. Semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja.