Laporan : Kusman Rusmana, Humas FISIP Unpad
[pps.fisip.unpad.ac.id, 14/08/2024] Bandung – Rabu 14 Agustus 2024 (15.30), Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini Hilman Abdul Halim yang merupakan mahasiswa Doktoral Program Studi Ilmu Administrasi Peminatan Administrasi Publik resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang promosi.
Disertasi yang diujikan menurut Hilman Abdul Halim, Meningkatnya minat terhadap governance dalam literatur akademik adalah hasilnya dari serangkaian observasi yang dibuat oleh para teoretikus sosial dan administrasi dan kebijakan publik yang menyatakan bahwa masyarakat telah menjadi multisentrik di dalam abad ke-20 dan kondisi di dalam dunia saat ini, dimana tidak ada satu aktor pemerintah atau aktor swasta yang memiliki kapasitas untuk memecahkan permasalahan di masyarakat yang terus meningkat menjadi semakin kompleks dan dinamis.
Perubahan lainnya adalah bahwa revolusi teknologi elektronik dari akhir abad ke-20 telah mengubah cara masyarakat mengatur diri mereka dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Bentuk organisasi yang terpusat dan birokratis hususnya, negara bangsa yang dibuat secara hierarkis cocok untuk masalah revolusi industri sebelumnya, karena dalam produksi industry diperlukan kontrol pusat. Teknologi baru membuat kontrol pusat lebih sulit dan tidak perlukan lagi.
Akibatnya, negara bangsa pada saat ini menjadi tidak sesuai dengan masalah yang ada pada hari ini: menjadi terlalu besar untuk beberapa masalah dan menjadi terlalu kecil untuk masalah yang lain. Itulah sebabnya pemerintahan negara bagian dan pemerintahan lokal, serta bisnis lokal mendapatkan peran yang penting di Tingkat bagian nasional dan entitas di luar pemerintah, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan Uni Eropa, telah menjadi aktor yang lebih penting dalam menangani masalah yang lebih besar dan global. Dalam dunia baru ini, jarak bukan lagi menjadi sebuah masalah dan globalisasi menjadi sebuah keharusan. Pakar administrasi publik lainnya mengamati bahwa peran pemerintah dalam memecahkan kolektif masalah dengan sendirinya telah berkurang atau setidaknya berubah karena kemampuan pembuatan kebijakan negara bangsa menjadi berkurang, hal ini dikarenakan pola kebijakan politik dan proses pembuatan kebijakan telah berubah menjadi desentralisasi atau multisentrik. Pariwisata adalah salah satu sektor dalam perekonomian perkotaan yang merupakan sumber daya utama bagi kota dan
penduduknya karena dapat berkontribusi terhadap pendapatan lokal serta pemeliharaan infrastruktur perkotaan dan penyediaan layanan publik (Perdomo et al., 2012). Namun wisata perkotaan belum berkembang dengan baik jika dibandingkan dengan bentuk wisata lain seperti wisata pedesaan atau pesisir. Tidak semua kota di dunia masuk dalam kategori kota pariwisata, hal ini dikarenakan kota pariwisata merupakan kota yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1. Memiliki tingkat kapasitas pariwisata yang signifikan, misalnya dari jumlah kamar hotel, jumlah fasilitas konvensi/konferensi, jumlah daya tarik wisata, dan sistem transportasi pendukung.
2. Melakukan upaya bersama dalam pemasaran, branding, dan promosi pariwisata untuk menarik pengunjung.
Berdasarkan kriteria tersebut maka Kota Bandung termasuk dalam kategori kota pariwisata, sehingga penting untuk melihat lebih detail bagaimana pengelolaan Pariwisata di Kota Bandung yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (DISBUDPAR) sebagai salah satu Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang ini. Kebijakan Pariwisata Kota Bandung dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 yang memuat sasaran-sasaran bidang pariwisata, khususnya terwujudnya Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing.
Berdasarkan data terlihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dari sektor pariwisata berkisar 4,41% atau terendah pada tahun 2012 dan tertinggi 4,99% pada tahun 2018. Setelah itu pasca pandemi dari tahun 2020 hingga saat ini belum mampu menyamai persentase tahun 2018, bahkan turun menjadi 4,72% pada tahun 2022-2023. Data tersebut menunjukkan betapa pentingnya sektor pariwisata yang masuk dalam 10 sektor teratas dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung.
Data menunjukkan bahwa untuk wisatawan nusantara trennya meningkat dari tahun ke tahun pada tahun 2012-2019 kecuali sedikit penurunan pada tahun 2016. Sisanya selalu meningkat selama 7 tahun. Pasca pandemi, jumlah kunjungan wisatawan meski sempat menurun tajam menjadi 3.211.791 wisatawan pada tahun 2020, namun mampu meningkat kembali secara signifikan menjadi 6.422.915 wisatawan pada tahun 2022 dan 7.469.556 wisatawan pada tahun 2023. Jumlah tersebut pada tahun 2023 mendekati jumlah wisatawan pada tahun 2018. Namun, angka tersebut masih belum melampaui angka pada tahun 2019.
Salah satu kebijakan yang diprioritaskan sebagai strategi pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata di Kota Bandung untuk meningkatkan kunjungan wisatawan adalah pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata berdasarkan Peraturan Kota Bandung Nomor 1454 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Desa Wisata, yaitu suatu kawasan di kawasan perkotaan dengan luas tertentu dan mempunyai potensi daya tarik wisata yang khas. masyarakat yang dapat menciptakan kombinasi berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
Pengembangan destinasi wisata baru antara lain Desa Wisata Kreatif Braga yang merupakan wujud wisata perkotaan berbasis pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pada Oktober 2019 dan berlokasi di Gang Apandi RW 08 Jl. Braga. Kampung Wisata Kreatif Braga saat ini menjadi pilot project bagi kampung kota lainnya dalam menjalankan program Pemkot Bandung di bidang pariwisata, misalnya Cigadung, Rajut Binong Jati, Blekek Gede, Pasir Kunci, Cinambo, Pecinan Andir, Cibaduyut,Kordon, Dago Pojok dan Cibunut.
Tujuan Pemerintah Kota Bandung mencanangkan Kampung Wisata Kreatif Braga adalah mengembalikan kawasan Braga menjadi destinasi wisata unggulan kelas dunia seperti pada periode 1920-1930 sekaligus memberdayakan masyarakat yang tinggal di kawasan wisata Braga. daerah tujuan wisata melalui pendekatan Pariwisata Berbasis Komunitas sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pariwisata, meningkatkan pendapatan dan mewujudkan kemandirian ekonomi.
Berdasarkan data yang tersaji di atas didapatkan bahwa pembentukan Kampung Wisata ditinjau dari tata kelola jaringan (Governance Networks) diperkirakan memberi dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis lebih jauh Governance Networks Kampung Wisata Kota Bandung (studi Kampung Wisata Kreatif Braga) dengan memanfaatkan perspektif Governance Networks (J. Koliba dkk., 2019). Penggunaan teori Model Governance Networks dalam penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan jaringan tata kelola (Governance Networks) yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat di Kota Bandung.
Berdasarkan fenomena dan data yang didapatkan tentang Kampung Wisata Kreatif Braga sebagai pilot project (proyek percontohan) memiliki beberapa hal permasalahan yang terkait dengan governance networks (tata kelola) Kampung Wisata yaitu sebagai berikut:
1) Minimnya program pengembangan destinasi, SDM dan Lembaga, dan atraksi wisata yang dilaksanakan. Kegiatan pengembangan yang dilakukan baru sebatas pelatihan kegiatan kreatif bagi warga yang berminat yang berjalan selama 4 bulan, namun setelah itu belum ada lagi kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Disbudpar Kota Bandung
2) Belum adanya koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah dalam program pengembangan amenitas / kenyamanan Kawasan wisata dan layanan dasar seperti sanitasi dan kesehatan serta fasilitas umum. Situasi dan kondisi Kampung Wisata Kreatif Braga relatif masih sama dengan keadaan sebelum ditetapkan sebagai pilot project Kampung Wisata, sehingga belum terlihat revitalisasi yang mencerminkan sebuah Kawasan Wisata Kreatif yang representatif.
3) Minimnya pendanaan kegiatan program pengembangan destinasi, SDM dan Lembaga, dan atraksi wisata sehingga masyarakat belum mampu melaksanakannya secara mandiri. Untuk pelaksanaan program – program pengembangan destinasi tersebut masih menunggu dan mengandalkan kepada pendanaan program dari pemerintah.
4) Minimnya keberlanjutan dari program pengembangan destinasi, SDM dan Lembaga, dan atraksi wisata program yang mendukung keberhasilan Kampung Wisata Kreatif Braga. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan pada awal pendirian Kampung Wisata Kreatif setelah itu tidak ada lagi kegiatan pengembangan yang dilakukan sehingga pengembangan Kampung Wisata Kreatif dirasa stagnan atau jalan di tempat.
Penelitian Governance networks sudah banyak dilakukan, namun bila dianalisa secara lebih mendalam ternyata didominasi oleh topik sosial, lingkungan hidup dan bisnis manajemen. Peneliti menemukan bahwa masih sedikit topik penelitian governance networks dalam sektor tata kelola pariwisata, sehingga dengan demikian peneliti berupaya mengisi sedikitnya topik penelitian tersebut dengan melakukan penelitian governance networks dalam tata kelola pariwisata.
Orisinalitas Penelitian
Dalam penelitian ini pariwisata perkotaan dipandang sebagai pengembangan pemberdayaan masyarakat,dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata yang dipandang sebagai bentuk implementasi kebijakan pariwisata dengan menggunakan Governance Networks. Pariwisata merupakan salahsatu sektor perekonomian penting di dunia, begitu pula sektor perekonomian di Indonesia. Pariwisata dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, seperti meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan memajukan budaya dan pariwisata. Dalam perkembangannya, pengembangan pariwisata saat ini tidak hanya dilakukan di kawasan wisata alam saja, namun mulai dikembangkan juga di kawasan perkotaan.
Pariwisata perkotaan mempunyai berbagai potensi dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya. Pariwisata perkotaan merupakan jenis pariwisata berbagai manfaat bagi masyarakat, seperti meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan budaya dan pariwisata. Namun, pariwisata perkotaan juga memiliki berbagai tantangan, seperti dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak ekonomi.
Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Dr. Ramadhan Pancasilawan, S.Sos., M.Si, Ketua Promotor. Dr. Drs. H. Heru Nurasa, M.A. Anggota Tim Promotor , Prof. Dr. Drs. H. Budiman Rusli, M.S, Yogi Suprayogi Sugandi, S.Sos., M.A., Ph.D, serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Prof. Ida Widianingsih, S.IP., M.A., Ph.D, Dr. Drs. Slamet Usman Ismanto, M.Si.Dr. Mas Dadang Enjat Munajat, S.Si., MTI. Representasi Guru Besar Prof. Dr. Dra. Hj. Erna Maulina, M.Si. Disertasi yang disusun berjudul ”GOVERNANCE NETWORKS KAMPUNG WISATA DI KOTA BANDUNG (STUDI KAMPUNG WISATA KREATIF BRAGA)”yang dinyatakan lulus dengan predikat“Sangat Memuaskan”.
Selamat atas diraihnya gelar Doktor kepada Dr. Hilman Abdul Halim Semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja.