Laporan Kusman Rusmana, Humas FISIP Unpad
[pps.fisip.unpad.ac.id, 13/08/20234 Bandung – Selasa, 13 Agustus 2024 (09.00) Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini Sofia Trisni yang merupakan mahasiswa Doktoral Program Studi Hubungan Internasional resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang promosi.
Promovenda dilahirkan di Padang pada tanggal 18 Oktober 1982 dari pasangan Bapak Syafril Syah dan Ibu Sofneti, sebagai anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Merupakan seorang istri dari bapak Satria Muliana dan mempunyai dua putri yaitu Dinara Athalia Muliana dan Danisa Athaya Muliana. Riwayat Pendidikan : Pendidikan SD diselesaikan pada tahun 1995 di SDN 05 Tan Malaka Kota Padang, SMP diselesaikan pada tahun 1998 di SMPN 1 Kota Padang, SMA diselesaikan pada tahun 2001 di SMAN 1 Kota Padang. Jenjang pendidikan Sarjana Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2005, Program Magister Hubungan Internasional diselesaikan tahun 2013 di International Relations Department, Flinders University, Australia. Masuk kuliah Program Doktor Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung pada semester ganjil 2020.
Riwayat pekerjaan sebagai Admin and Interpreter di ChildFund Aceh, Personnel Assistant di ICMC Aceh, Head of Finance and Admin Unit Aceh Community Center, Admin and Finance Assistant di IOM. Sejak tahun 2015 promovenda mengabdi sebagai PNS Dosen pada Departemen Hubungan Internasional, Universitas Andalas, dimana Promovenda menjadi Sekretaris Jurusan dari tahun 2017-2020, dan Ketua Tim Remunerasi Fisip Unand 2018-2020.
Disertasi yang diujikan menurut Sofia Trisni Kebijakan luar negeri merupakah arah strategis dan prioritas suatu negara, yang meliputi bidang keamanan, ekonomi dan hubungan internasional. Salah satu instrumen untuk mendukung kebijakan luar negeri adalah Diplomasi publik (Adler- Nissen & Tsinovoi, 2019:9; Ayasreh, 2023:113; Ayhan & Gouda, 2021:16; Bueno, 2023:325; Ingenhoff et al., 2021:1; Kim, 2017:302; Kobierecka & Kobierecki, 2021:940; Lee & Snow, 2021:1344; Melissen, 2005:15; Sevin et al., 2019:4815; Sharp, 2005:106; Snow, 2009:6, 2020:2; Sutjipto et al., 2023:213). Melalui diplomasi publik, negara berusaha mempengaruhi opini publik global, memperkuat hubungan bilateral, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerjasama internasional. Diplomasi publik menjadi alat penting dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, membantu mewujudkan tujuan strategis melalui dialog dan keterlibatan masyarakat global.
Indonesia meyakini bahwa diplomasi publik dapat membantu memantapkan posisinya di luar dan dalam negeri (Huijgh, 2017:765). Kementerian yang bertugas terkait urusan internasional dan pelaksanaan diplomasi adalah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia (RI) yang salah satu bagiannya, yakni Direktorat Diplomasi Publik (Dit. Diplik) menangani diplomasi publik Indonesia.
Diplomasi publik Indonesia dilaksanakan dengan mengusung narasi bahwa Islam, demokrasi dan modernitas dapat hidup berdampingan secara damai (Direktorat Diplomasi Publik, 2020:13). Tetapi pada kenyataannya, masih sulit bagi Indonesia untuk membuktikan kebenaran narasi ini pada masyarakat. Stigma Islam yang sering dikaitkan dengan terorisme dan garis keras menjadi salah satu penyebabnya (Gnietwotta & Ririhena, 2011; Hotland, 2008; Murphy, 2012:96; Schmidt, 2021:73). Bagaimana Islam dapat memengaruhi politik dan kebijakan luar negeri Indonesia masih menjadi perhatian masyarakat internasional (Sukma, 2011:92) .
Selain itu, isu-isu yang berkaitan dengan intoleransi agama membuat Indonesia lebih sulit untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dan praktik Islam membantu demokrasi dan pluralisme (Huijgh, 2017:772; Schmidt, 2021:273).
Indonesia ingin menjadi jembatan antara dunia Barat dan Islam, tetapi masalah- masalah yang disebutkan di atas menghambat upaya tersebut (Huijgh, 2016b:25). Karena itulah, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berupaya untuk memberikan keyakinan bahwa sebagai negara muslim terpadat di dunia, Indonesia bukan merupakan ancaman dan bukan pula tempat berkembangnya ekstrimisme dengan cara menunjukkan wajah Islam yang berbeda kepada dunia (Novotny 2004 dalam Huijgh, 2017:772; Widiatmaja & Albab, 2019:84). Diplomasi publik merupakan sarana untuk menyampaikan narasi sekaligus membentuk citra yang diinginkan oleh Indonesia.
Dalam upaya untuk menciptakan citra yang sesuai dengan narasi diplomasi publik yang telah dicetuskan, Dit. Diplik Kemlu RI merancang berbagai program diplomasi publik. Salah satu program tersebut adalah Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI).
BSBI memperlihatkan hasil yang positif, yang tidak dapat dilepaskan dari kerja yang dilakukan oleh sanggar-sanggar mitra Dit. Diplik Kemlu. Namun kinerja mereka masih memiliki kekurangan yang dikeluhkan oleh berbagai pihak seperti pelaksanaan kegiatan yang terkadang tidak sesuai dengan yang digariskan oleh Kemlu (Direktorat Diplomasi Publik, 2020:21), potensi menghasilkan stagnansi (Huijgh, 2017:775), serta berbagai kekurangan finansial yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dikeluhkan oleh para peserta (Interview with Syofyani Art Studio, 2020, n.d.). Kekurangan ini tidak lepas dari berbagai hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat mengganggu pencapaian agenda yang telah ditetapkan oleh negara.
Fenomena diplomasi publik aktor non-negara sebagai mitra aktor negara, seperti yang dipaparkan di atas menarik untuk diteliti. Pertama, Sanggar mitra Kemlu sebagai aktor non-negara memiliki karakteristik tersendiri yang dapat bertolak belakang dengan karakteristik yang dimiliki aktor pemerintah sehingga dapat memunculkan dinamika dalam mewujudkan misi negara yang dititipkan kepadanya. Kedua, penelitian pelaksanaan diplomasi publik oleh aktor non-negara, terutama yang berasal dari non-Barat, masih langka perhatian (Gilboa, 2008:73), karena studi diplomasi publik sejauh ini masih bertumpu pada model Amerika Serikat (Sevin et al., 2019:48). Ketiga, Publikasi mengenai diplomasi publik Indonesia pada jurnal internasional bereputasi dapat dikatakan tidak ada, Indonesia tidak termasuk kedalam 12 negara yang sering dibahas diplomasi publiknya dalam artikel-artikel yang diterbitkan oleh EBSCO Host, WoS, ProQuest Central (Sevin et al., 2019:4825). Keempat, hampir setiap studi diplomasi publik menyebut aktor non-negara, tetapi sangat sedikit studi yang menjelaskan bagaimana mereka bekerja, apakah mereka memiliki agenda politik tertentu dan cara mereka mempengaruhi aktor politik lain (Steinberg dalam Gilboa, 2008:74). Penelitian yang dilakukan oleh Sevin, dkk menunjukkan bahwa 10 kata kunci teratas dalam publikasi diplomasi publik bukanlah mengenai kinerja aktor non-negara (Sevin et al., 2019:4826). Oleh karena itu, perlu lebih banyak penelitian mengenai inisiatif diplomasi publik dari aktor non-negara (Gilboa, 2008:73; Huijgh, 2016:445) karena kegagalan dalam memetakan peran aktor non-negara dalam diplomasi publik telah menghambat realisasi potensi aktor non- negara yang belum dimanfaatkan (Ayhan, 2019:8). Salah satu aktor non-negara yang terlibat dalam diplomasi publik adalah sanggar mitra Dit. Diplik Kemlu Republik Indonesia.
Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Dr. Wawan Budi Darmawan, SIP.,M.Si , Ketua Promotor Drs. Teuku Rezasyah, MA.,Ph.D. Anggota Tim Promotor Dra. Junita Budi Rachman, M.Si.,Ph.D. Drs. Chandra Purnama, M.S.,Ph.D serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Arry Bainus, M.A. Prof. Dr. R Widya Setiabudi Sumadinata. Dr. Darmansjah Djumala, SE., MA, Representasi Guru Besar Prof. Muhammad Benny Alexandri, SE., MM. Disertasi yang disusun berjudul “DIPLOMASI PUBLIK SANGGAR MITRA KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA SENI DAN BUDAYA” yang dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan”
Selamat atas diraihnya gelar Doktor kepada Dr. Sofia Trisni Semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja.