Laporan  Kusman Rusmana, Humas FISIP Unpad

(pps.fisip.unpad.ac.id, 12/08/2024) Bandung – Senin, 12 Agustus 2024 (08.30), Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan Ujian Tesis, pada kesempatan ini Tunggul Ganggas Danisworo yang merupakan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik, resmi menyandang gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.I.Pol) di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang Tesis.

Tesis yang diujikan menurut Tunggul Ganggas Danisworo. Keragaman agama di Indonesia menghadirkan tantangan yang signifikan, terutama dalam mengelola ekspresi publik atas identitas agama dan mencapai kesetaraan dalam keberagaman. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memperkenalkan kebijakan moderasi beragama pada tahun 2019, yang bertujuan untuk menumbuhkan toleransi dan mengelola hubungan antara agama dan negara. Kebijakan ini, yang diformalkan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan menghargai keberagaman. Namun, kebijakan ini menghadapi kritik karena menekankan kerukunan di atas kebebasan beragama dan berpotensi menguntungkan agama mayoritas, sehingga berisiko menimbulkan pluralisme yang represif dan kontrol pemerintah terhadap praktik-praktik keagamaan. Penelitian ini menganalisis secara kritis kebijakan moderasi agama dengan menggunakan perspektif pluralisme agonistik, yang menekankan pentingnya konflik dan keragaman dalam kehidupan demokratis. Dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis wacana kritis Ernesto Laclau, penelitian ini mengeksplorasi kemampuan kebijakan tersebut untuk mengarahkan konflik secara konstruktif dan mencegah dominasi hegemonik. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan keragaman agama, kebijakan tersebut berisiko mengurangi pluralisme dengan memaksakan versi praktik keagamaan yang didukung oleh negara, sehingga berpotensi mengesampingkan agama-agama minoritas dan penghayat kepercayaan. Kesimpulannya bahwa pendekatan pemerintah dalam mengartikulasikan wacana moderasi berpotensi menciptakan semacam kerukunan yang tampak di permukaan tetapi tidak otentik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti toleransi dan anti-ekstremisme ke dalam narasi yang dominan, pemerintah berusaha menghomogenkan praktik keberagamaan dan mengeliminasi keragaman pandangan yang sah, yang pada akhirnya dapat mengekang dinamika pluralisme yang sehat dan menciptakan kerukunan palsu yang menguntungkan agenda kekuasaan tertentu.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Pluralisme Agonistik, Keberagaman,

Sidang Tesis dipimpin oleh Ketua Sidang Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D. Ketua Tim Pembimbing/Penguji.  Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D, Anggota Tim Pembimbing /Penguji. Dr. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.  serta tim Penguji yang terdiri dari. Ari Ganjar Herdiansah, S.Sos., M.Si., Ph.D. Dr. Rina Hermawati, S.IP., M.Si. Irman Gurmilang Lanti , S.IP., M.A., Ph.D..Tesis yang disusun berjudul “Kajian Kritis Terhadap Kebijakan Moderasi Beragama Dalam Perspekitf Pluralisme Agonistik”. yang dinyatakan lulus Nilai IPK: 3.92 dengan predikat “Pujian”

Selamat atas diraihnya gelar Magister Ilmu Politk  kepada Tunggul Ganggas Danisworo. (M.Ipol). Semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja.