Laporan Kusman Rusmana, Humas FISIP Unpad
[pps.fisip.unpad.ac.id,, 14/02/2023] Bandung – Selasa, 14 Pebruari 2023 (13.30), Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini Misrina yang merupakan mahasiswa Doktoral Program Studi Kesejahteraan Sosial ,resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang promosi.
Promovenda dilahirkan di Ternate, 23 Agustus 1985, anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan Bapak Syamsuddin Sergi (Alm.) dan Ibu Salma Ngoko. Pernikahan dengan Zulfadli dikaruniai 2 orang anak yaitu Andi Munawir Rabbani dan Abdurahman Azfar. Pendidikan SD diselesaikan pada tahun 1997 di SD Salero 1 Kota Ternate, SMP diselesaikan pada Tahun 2000 di SMP Negeri 1 Kota Ternate, SMA diselesaikan pada Tahun 2003 di SMA Muhammadiyah 1Kota Yogyakarta. Jenjang pendidikan Sarjana lulus tahun 2006 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Program Magister lulus tahun 2010 di Universitas Gadjah Mada. Pada semester ganjil tahun akademik 2016/2017 masuk kuliah Program Doktor Kesejahteraan Sosial. Pada saat ini Promovendus menjabat sebagai Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Ternate.
Disertasi yang diujikan menurut Misrina Kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Pada tahun 2019 jumlah nelayan mencapai 2,7 juta orang. Mayoritas masih berada di ambang batas garis kemiskinan dan 25% berkontribusi terhadap kemiskinan nasional (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). Berbagai hambatan yang memicu semakin dalam kemiskinan pada masyarakat pesisir adalah ketidakpastian pendapatan nelayan. Kendala utama adalah perubahan cuaca yang mempengaruhi ketahanan pangan keluarga pesisir (Mistri, 2015).
Penyebab terjadinya semakin rentan masyarakat pesisir juga karena faktor rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Mereka yang berperan sebagai nelayan buruh memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah (Djuwita, 2015). Nelayan tradisional atau nelayan buruh merupakan kelompok sosial yang paling rentan dengan kemiskinan dibandingkan kelompok sosial lainnya (Kusnadi, 2003). Menurut Narayan (2000) kemiskinan adalah ketidakberdayaan yang mengandung makna yang multidimensional yang terjadi dalam kelompok sosial dan tempat tertentu. Misalnya perempuan dan komunitas masyarakat pesisir.
Masalah kemiskinan masyarakat pesisir membuat mereka tidak berdaya secara ekonomi, sosial dan politik. Dalam kondisi tidak berdaya, perempuan pesisir memainkan peranan penting untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga (Indrawasih & Pradipta, 2021). Partisipasi perempuan di pesisir pantai timur India dalam mengelola wirausaha hasil perikanan bertujuan untuk mengsejahterakan diri mereka dan keluarga (Biswas & Rao, 2014). Seperti di daerah Tamil Nadu dan Andra Pradesh aktifitas perempuan dalam perikanan sebatas pengumpul benih dan pengumpul kerang. Partisipasi perempuan dalam bidang perikanan di seluruh dunia sebesar 47% (Bank Dunia, 2012) namun kerja mereka masih diremehkan dan tidak dianggap berkontribusi dalam pembangunan. Begitupun perempuan pesisir atau nelayan yang ada di Senegal, Afrika Selatan dan Brazil mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan diabaikan dalam pengambilan keputusan penting tentang kebijakan perikanan (Harper, et al, 2017; Diciommo, 2012)
Dalam lingkungan organisasi dunia seperti internasional maritime organization (IMO) pada tahun 2022 telah mendukung agneda Sustainable Development Goals (SDGs) dalam memberdayakan perempuan. IMO mendukunh kesetraaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui beasiswa khusus gender, dengan memfasilitasi akses pelatihan teknis bagi perempuan disektor maritime khusus di negara berkembang. Selanjutnya manfaat SDGs bagi perempuan adalah untuk memenuhi hak-hak perempuan. Mewujudakan kesetaraan dan keadilan gender serta memperkuat pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Untuk mencapai itu salah satu tujuan dijelaskan dalam point lima target SDGs adalah mencapai kesetaraan yang berkeadilan dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Partisipasi organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dapat mendorong pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan dengan memperbaiki kebijakan dan program pemerintah yang selama ini merugikan atau tidak berpihak pada kesejahteraan perempuan.
Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan terkait program pemberdayaan perempuan di kawasan pesisir. Namun penelitian tersebutmasih berfokus pada pemberdayaan ekonomi (Azizah, 2015; Handazani et all, 2015; Ardhanari et all, 2016). (Napiah, 2017; Qodrat, 2017). Kemudian sudut pandang yang digunakan dalam melihat fenomena pemberdayaan perempuan pesisir masih menggunakan sudut pandang umum yang tidak komprehensif. Begitupun yang terjadi dengan komunitas internasional seperti UNWOWEN, Bank Dunia, IMF menekankan pada aspek ekonomi saja. Proses pemberdayaan ekonomi pada perempuan miskin penting dilakukan namun harus juga memperhatinkan budaya dan nilai dalam masyarakat. Perempuan pesisir yang miskin perlu strategi pemberdayaan yang komprehensif. Cara pandang ini selaras dengan advokasi perempuan dalam keterampilan pekerja sosial.
Advokasi perempuan miskin dalam kajian pekerjaan sosial merupakan strategi untuk melakukan pertolongan agar perempuan dapat berdaya dan sejahtera. Perempuan merupakan kelompok lemah serta termasuk dalam kelompok rentan (Ife, 2014). Implikasi pemberdayaan perempuan pesisir dalam keterampilan pekerjaan sosial adalah strategi dalam melakukan perubahan dari kondisi miskin dan rentan menjadi sadar akan kekuatan diri untuk melakukan perubahan. Selian itu pemberdayaan perempuan mengandung nilai keadilan dan kesetraan atas kehidupan perempuan pesisir.
Novelty dalam kajian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis riset ini memberikan pandangan baru dalam ilmu kesejahteraan sosial dalam merencanakan intervensi perempuan miskin di wilayah pesisir. Berdasarkan teori Longwe tentang dimensi dalam pemebrdayaan perempuan, dimensi kesadaran kritis menjadi pilar dari pemberdayaan. Sehingga dalam mengembangkan dan memberdayakan perempuan pesisir dimensi yang harus ditekankan adalah kesadaran kritis. Secara praktis kajian ini mengembangkan model komprehensif dengan tiga level intervensi komunita menuntut peran negara dan masyarakat untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum.
Riset ini juga sangat berguna untuk pengembangkan wilayah pesisir Maluku Utara yang secara demografi terdiri dari desa-desa pantai. Sejalan dengan itu universitas khairun juga mempunyai misi dalam mengembangkan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat kepulauan. Hal ini sangat berkaitan dengan keberlanjutan riset ini kedepan agar menjadi pilar pengembangkan masyarakat pesisir dan khususnya perempuan pesisir yang berkeadilan.
Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang Prof. Ida Widianingsi, S.IP., M.A, Ph.D, Sekretaris Sidang Dr. Muhammad Ferdiansyah, S.Sos., M.Si., Ketua Promotor . Dr. Santoso Tri Raharjo, S.Sos., M.Si Anggota Tim Promotor Dra. Binahayati , MSW., Ph.D, Dr. Budi Gunawan , M.A., Ph., serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Prof. Ida Widianingsi, S.IP., M.A, Ph.D. Dr Risna Resnawaty, S.Sos., M.P, Indraswari, M.A., Ph.D. Representasi Guru Besar Prof. Arry Bainus, MA, Ph.D.. Disertasi yang disusun berjudul “PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PESISIR MELALUI PROGRAM PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DI KOTA TERNATE TAHUN 2016-2018 ”. yang dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan”
Selamat atas diraihnya gelar Doktor kepada Dr. Misrina Semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja