Laporan Kusman Rusmana, Humas FISIP Unpad
(pps.fisip.unpad.ac.id, 16/06/2023) Bandung – Jumat, 16 Juni 2023 (13.30), Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini Fadli Abdullah yang merupakan mahasiswa Doktoral Program Studi Ilmu Administrasi Peminatan Ilmu Pemerintahan ,resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang promosi.
Promovendus dilahirkan di Tidore pada tanggal 13 Juli 1982 dari pasangan Bapak Noh Abdullah dan Mariah Abdullah,S.IP sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Pernikahannya dengan Rosydaniyah Arby, S.STP, M.Eng dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu Muhammad Faqih dan Fillah Syafiah. Riwayat Pendidikan : Pendidikan SD diselesaikan pada tahun 1994 di SDN 1 Afa-Afa, SMP diselesaikan pada tahun 1997 di MTS Pondok Pesantren Al Khariaat Ome, sedangkan SMA diselesaikan pada tahun 2000 di SMAN 2 Tidore Kepulauan. Jenjang pendidikan Sarjana ilmu Pemerintahan lulus pada tahun 2004 di STPDN Jatinangor Bandung, Program Magister diselesaikan tahun 2008 di MAPD IPDN Jatinangor, dan pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020 masuk kuliah Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung. Riwayat Jabatan/Pekerjaan : 1. Kepala Seksi Pemerintahan Pada Kantor Camat Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun 2005, 2. Kepala Seksi Pemerintahan Pada Kantor Camat Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2010, 3. Kepala Subbidang Data, Formasi dan Pengadaan Pegawai pada Badan Kepegawaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2012. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2018.
Disertasi yang diujikan menurut Fadli Abdullah, Pada masa reformasi, pengelolaan perbatasan mengalami perubahan pendekatan. Perbatasan tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang melainkan sebagai halaman depan. Gagasan tersebut menunjukkan tingginya ekspektasi terhadap perbatasan atau wilayah terluar NKRI yang mampu merepresentasikan daya saing, kemajuan dan martabat bangsa Indonesia di depan Negara lain. Harapan terhadap keberadaan wilayah perbatasan yang maju dan bermartabat selanjutnya dimanifestasikan ke dalam kebijakan-kebijakan Negara di masa reformasi yang memprioritaskan pengelolaan perbatasan melalui pendekatan yang bersifat komprehensif. Pendekatan tersebut terdiri dari pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) yang dilaksanakan secara serasi dengan pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan lingkungan (environment approach). Pergeseran pendekatan tersebut diwujudkan melalui penetapan wilayah perbatasan sebagai kawasan khusus yang disebut kawasan perbatasan. Kawasan khusus melahirkan pengelolaan perbatasan dilakukan secara bersama-sama antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan mengejar ketertinggal di segala bidang. Untuk mendorong pembangunan yang selaras dan serasi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam bingkai pendekatan yang komprehensif maka pemerintah membentuk BNPP di pusat dan BPPD di daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dengan salah satu tugasnya mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan.
Pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2015 – 2019), pengelolaan perbatasan semakin diperhatikan dan ditempatkan sebagai salah satu dari 9 (Sembilan) agenda prioritas (Nawa Cita) pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMD 2015 – 2019, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Upaya tersebut dapat dilihat pada pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. Kebijakan-kebijakan yang mendukung percepatan dapat dilihat dari penetapan seluruh kecamatan sebagai Lokasi Prioritas Pembangunan, penetapan Daruba (Kota Kecamatan) sebagai Prioritas Kawasan Strategi Nasional (PKSN), Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Penetapan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN). Dalam rangka membiayai pembangunan di kawasan perbatasan Kabupaten Pulau Morotai maka pemerintah telah mengalokasikan anggaran sepanjang tahun 2015 – 2019 sebesar Rp. 1.191.536.521.371 (Satu triliun seratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan kawasan perbatasan yang berada di Kementerian/Lembaga. namun kenyataannya pembangunan yang dilakukan sepanjang tahun 2015 – 2019 belum berimplikasi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pengentasan kemiskinan masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai. Identifikasi awal terhadap persoalan pembangunan kawasan perbatasan mengarah pada koordinasi belum berjalan sesuai harapan, padahal keberadaan BNPP dan BPPD sebagai organisasi yang dibentuk berdasarakan paradigma baru pengelolaan perbatasan bertanggungjawab atas sinergisitas dan keselarasan pembangunan. Atas persoalan tersebut penelitian ini ingin menguraikan dan menganalisis mekanisme koordinasi pembangunan kawasan perbatasan, faktor-faktor yang menyebabkan koordinasi tidak efektif, dan strategi yang dibutuhkan untuk mendorong koordinasi yang efektif oleh BNPP dan BPPD pada sektor perikanan dan pariwisata di kawasan perbatasan Kabupaten Pulau Morotai Periode 2015 – 2019.
Penelitian-penelitian terkait perbatasan Negara dikelompokan ke dalam beberapa prespektif antara lain, pertahanan dan keamanan, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan manajemen pemerintahan. Kajian dalam presepektif manajemen pemerintahan yang menyoroti aktifitas pemerintah dalam pengelolaan perbatasan, promovendus petakan ke dalam beberapa tema yaitu, kebijakan pengelolaan perbatasan, implementasi kebijakan pengelolaan perbatasan dan hubungan antar lembaga dalam pengelolaan perbatasan. Berdasarkan hasil review terhadap kajian dalam prespektif manajemen pemerintah menunjukan aspek koordinasi sering muncul sebagai temuan dalam penelitian. Temuan-penelitian tersebut oleh promovendusi dikaji secara spesifik dengan tujuan melihat bagaimana mekanisme koordinasi itu berlangsung dalam bingkai BNPP maupun BPPD.
Untuk menguraikan dan menganalisis mekanisme koordinasi, promovendus elaborasi dari konsep Martinez & Jarillo (1989) dan Okhuysen & Bechky (2009) karena pandangan para ahli tersebut tidak terbatas aspek mekanisme koordinasi formal tetapi juga menguraikan mekanisme koordinasi informal. Dengan menggunakan konsep ini promovendus ingin menemukan rangkaian upaya koordinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan sektor perikanan dan pariwisata di kawasan perbatasan kabupaten pulau morotai secara lebih luas, atau tidak hanya terbatas pada hubungan koordinasi formal semata.
Sementara dalam mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan koordinasi berjalan tidak efektif penulis memilih menggunakan konsep Serrano (2003) karena dalam konsep tersebut menguraikan faktor-faktor yang relevan dengan koordinasi pada organisasi publik yang berlangsung secara horizontal. Disamping itu konsep dari serano telah mempertimbangkan faktor gangguan politik sebagai faktor yang menentukan gagal atau tidaknya koordinasi yang dalam pandangan promovendus telah menjadi kendala dalam tata kelola pemerintahan saat ini.
Sementara strategi menggunakan konsep yang dikemukakan Alexander (1995) karena konsep ini dalam pandangan promovendus sesuai digunakan karena strategi ini menyentuh aspek koordinasi formal dan aspek informal, strategi pada kedua aspek ini promovendus butuhkan untuk menjawab permasalahan yang muncul pada mekanisme koordinasi formal maupun mekanisme koordinasi informal. Sehingga ada kesinambungan antara permasalahan pada aspek mekanisme koordinasi, faktor-faktor penyebab dan strategi yang perlu diambil untuk mengatasainya.
Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum, Ketua Promotor Dr. Dra. Hj. Sinta Ningrum MT, sebagai .Anggota Tim Promotor , Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A.,PhD, Dr. Dr. Rahman Mulyawan. M.Si,serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. H. Nandang Alamsyah Deliarnoor, SH.,S.AP M.Hum. Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A. Prof. Dr. Drs. H. Samugyo Ibnu Redjo, MA. Representasi Guru Besar Prof. Muhamad Fadhil Nurdin, M.A., PhD. .Disertasi yang disusun berjudul “KOORDINASI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN (Studi Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Pulau Morotai pada Sektor Perikanan dan Pariwisata Tahun 2015 – 2019)”. yang dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan”
Selamat atas diraihnya gelar Doktor kepada Dr. Fadli Abdullah yang Semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja.